Ambon, Wartamaluku.com – Dengan hadirnya Blok Masela di perairan laut tenggara Provinsi Maluku, tidak serta merta menimbulkan fanatisme suku melainkan dapat menyatukan seluruh masyarakat Maluku. Fanatisme suku yang terlalu berlebihan, justru akan menghasilkan sebuah pandangan subjektif kepada pihak lain.
Ini disampaikan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno saat menjadi narasumber dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Pemuda Lelemuku (HIMAPEL) KKT – Ambon, di Baileo Cafe Poka, Rabu, (30/6/2021).
“Ini tidak boleh memisahkan kita,” kata,” kata Wagub.
Menurut dia, jelang pengoperasian Blok Masela, harus ada penyiapan mentalitas generasi muda Maluku. Opsi ini perlu disosialisasikan oleh setiap pemangku kepentingan. Entah dari pemerintah, swasta, LSM, tokoh masyarakat/agama dan lainnya.
“Kita tidak hanya berpikir ekonomi, kita juga harus berpikir soal bisa terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya (Akibat masuknya budaya dari daerah lain). Itu bisa saja terjadi. Saya berharap ini menjadi tanggung jawab semua pihak,” ujar Wagub.
Di sisi lain, kata Wagub, HIMAPEL harus menjadi motivator dan inisiator untuk mencerahkan cara pandang masyarakat kabupaten KKT dan MBD, bila Blok Masela adalah milik masyarakat Maluku. Wagub bahkan memberikan tugas ke HIMAPEL, untuk memberikan rasa nyaman kepada siapa pun yang bakal berkunjung atau membuka usaha disana.
“Tanimbar harus teduh dan tenang dari konspirasi. Hal ini agar para investor bisa tertarik membuka usaha disana. Persis ini jadi (Pengelolaan Blok Masela), mereka (Investor) mungkin siap-siap membuka restoran atau usaha lainnya. Dan ini menyerap tenaga kerja,” kata Wagub lagi.
Mantan Bupati Kabupaten MBD ini menjelaskan, pemerintah pusat telah menetapkan Blok Masela sebagai Proyek Strategis Nasional. Bahkan, Pemprov Maluku telah memperoleh persetujuan PI 10 persen sesuai Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10 persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.
“Dalam upaya penyiapan sumber daya manusia, maka pemerintah daerah telah memberikan dukungan berupa beasiswa S1 Geologi di Univesitas Padjajaran, dan kerjasama dengan PT. Petrotekno untuk pelatihan tenaga terampil dan penyiapan SDM.
Wagub pun berharap, tenaga kerja dapat dilibatkan dengan meningkatkan kompetensi melalui kerja sama dimaksud. Ia menginginkan, Blok Masela dikelola secara baik agar berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku termasuk masyarakat di Kabupaten KKT.
“Saya mengajak kepada saudara saudara yang tergabung dalam
HIMAPEL, agar bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pengoperasian Blok Masela yang tidak lama lagi akan berjalan,” tutup Wagub.
Untuk diketahui, saat mengikuti Diskusi Publik ini, Wagub membawa serta pimpinan OPD terkait atas izin Gubernur Maluku Murad Ismail. Ini menandakan keseriusan Pemprov Maluku sebagai payung besar bagi 11 kabupaten/kota, dalam menghadapi pengelolaan Blok Masela.
Pimpinan OPD yang dimaksud adalah Plt. Kepala Dinas (Kadis) Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, Endang Diponegoro, Kadis Bappeda Anton Lailossa, Kadis Kehutanan Maluku Sadlie Lie, Kadis BPSDM Hadi Sulaiman, Kadis DLH Roy Siauta, Kadis ESDM Fauzan Chatib dan Kadis PU Muhamat Marasabessy.
Diskusi publik ini, dipimpin Moderator Selvianus Kilat Imsula. Selain Wagub, narasumber lainnya yang dihadirkan adalah Bupati KKT Petrus Fatlolon (Virtual), Wakil Rektor II Unpatti Jantje Tjibtabudi, Wakil Ketua DPRD KKT Diaken Jidon Kelmanutu, Akademisi Unpatti Paulus Koritelu dan Akademisi IAKN John Lakafin.
Sementara peserta diskusi, mayoritas dihadiri anggota HIMAPEL dan peserta lainnya.(**).
