Ambon, Wartamaluku.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) Maluku, pada Senin (7/9) melakukan aksi demosntrasi mendukung Pemerintah Provinsi Maluku. Selain berdemonstrasi di Kantor Gubernur Maluku, para mahasiswa ini juga menyampaikan aspirasinya di Gedung DPRD Provinsi Maluku.
Aksi dimulai di seputaran Gong Perdamaian dengan orasi dan bagi-bagi selebaran. Para pendemo juga membawa sejumlah pamflet yang berisikan dukungan kepada pemerintah dan menolak segala bentuk politisasi isu. Mereka juga meminta agar pemerintah fokus bangun Maluku, dan tidak terpancing dengan aksi-aksi demo.
Setelah sejam lebih menggelar aksinya di pusat kota Ambon itu, para pendemo lantas berjalan menuju Kantor Gubernur Maluku yang berjarak kurang dari 200 meter.
Mereka lalu berorasi di depan pintu gerbang Kantor Gubernur, dan membawa pamflet dukungan kepada pemerintah. Setelah bernegoisasi dengan Polisi Pamong Praja, akhirnya para pendemo dipersilahkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya.
Salah satu orator, Abubakar Mahu, mengatakan, polemik yang memanas di publik terkait aksi joget yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Maluku dan sejumlah pejabat Pemprov Maluku saat syukuran peringatan HUT Provinsi Maluku 19 Agustus lalu, telah digiring opininya, bahkan dipolitisir pihak-pihak tertentu dengan tujuan menjatuhkan wibawa dan kredibilitas pemerintah.
“Masalah ini sudah dipolitisir sehingga aksinya berlarut-larut. Kami minta masyarakat jangan sampai terprovokasi, dan berharap agar pemerintah tetap fokus bangun Maluku,” teriak Mahu dalam orasinya.
Para pendemo dalam aksinya itu, juga meminta masyarakat tidak terprovokasi isu pencemaran nama baik yang mencatut Gubernur dan Sekda Maluku, dalam kasus penculikan salah satu aktivis beberapa waktu lalu.
“Masyarakat jangan terprovokasi dengan isu hoax dan terjebak ikut-ikutan melakukan framing dan penggiringan opini yang seakan-akan menyalahkan pemerintah dalam hal ini, Gubernur dan Sekda,” ungkap Akbar Souwakil, yang juga terlibat dalam aksi demo siang itu.
Mereka menduga, wacana ini sengaja dihembuskan dan dipolitisasi demi kepentingan kelompok tertentu, dan sudah terkesan mengadu-domba sehingga dapat memecahkan hubungan kekeluargaan antara sesama orang Maluku.
“Mari dinginkan jiwa, segarkan pikiran, bersihkan hati dari curiga dan saling menghakimi,” terangnya.
Karena itu, lanjut dia, AMPERA Maluku mengajak semua lapisan masyarakat Maluku tetap bersinergi dan mendukung pemerintah untuk sama-sama membangun Maluku, dan memutus mata rantai Covid-19.
Dihadapan Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Kasrul Selang, para aktivis AMPERA Maluku menyampaikan enam point dukungan yakni;
1. Ampera mendukung penuh kebebasan berpendapat, dan juga mendukung Pemerintah Provinsi Maluku untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan.
2. Meminta masyarakat Maluku agar tidak terprovokasi dengan pernyataan atau isu terkait dengan pencopotan Sekda Maluku, karena telah ditunggangi kelompok kepentingan.
3. Menghimbau masyarakat Maluku agar tetap menjaga protokol kesehatan, dan mengapresiasi penuh Pemerintah Provinsi Maluku terkait dengan penanganan Covid-19.
4. Meminta masyarakat Maluku agar tidak terprovokasi dengan kasus penahanan 13 orang warga, dan biarlah perkara ini ditangani oleh pihak yang berwajib.
5. Mengajak masyarakat Maluku untuk tetap menjaga hubungan orang basudara dan kedamaian di Maluku.
6. Mengutuk keras terkait isu pencemaran nama baik yang mencatut nama baik Gubernur Maluku dalam kasus penculikan salah satu aktivis beberapa waktu lalu.
Sekda Maluku, Kasrul Selang, menyambut baik kedatangan para pendemo. Menurutnya, setiap aspirasi masyarakat termasuk pula kritikan yang sifatnya konstruktif pasti akan ditanggapi oleh Pemerintah.
“Kita hargai saudara-saudara samua. Pemerintahan dimana pun sekarang ini sudah sangat akomodatif. Setiap aksi yang datang dengan baik-baik membawa aspirasi yang konstruktif, produktif, yang solutif, itu pasti kita tanggapi. Aspirasi yang disampaikan berupa saran, rekomendasi dan lain sebagainya, akan kita tindaklanjuti sesuai kewenangan yang kita punya.,” kata Sekda.
Terkait tuntutan yang disampaikan, Sekda menyampaikan jika yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi, pasti akan diselesaikan.
“Kalau tuntutan adik-adik yang menjadi kewenangan pemerintahan, pasti kita akan perhatikan dan selesaikan. Kalau sudah menjadi domain hukum, biarlah proses hukum yang berjalan,” jelas Sekda.
Berkaitan dengan aksi joget di DPRD Maluku, Sekda menjelaskan, jika pihaknya telah menjadikannya sebagai bahan intropeksi.
“Saya selalu bilang, kejadian kemarin (joget) sudah menjadi bahan intropeksi bagi kita samua. Buat kita juga, buat masyarakat samua,” papar Sekda.
Tak lupa Sekda mengajak agar masyarakat tetap bersatu dan menjaga protokol kesehatan. “Kita harus tetap bersatu dan menjaga protokol kesehata. Tetap pakai masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan,” tandas Sekda.
Setelah menyampaikan aspirasinya ke Pemerintah Provinsi Maluku yang diterima langsung oleh Sekda, para aktivis AMPERA Maluku yang berasal dari kampus Unpatti, IAIN dan Unidar Ambon itu melanjutkan aksinya di DPRD Maluku di Karpan. Di DPRD, aspirasi para pendemo diterima langsung Wakil Ketua DPRD Maluku Melkias Sardekut dan Rasyad Effendy Latuconsina. (WM)
