Ambon, Wartamaluku.com – Setelah satu hari sebelumnya blokir akses jalan menuju bandara Pattimura, warga Tawiry, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, kembali mendatangi gedung DPRD Provinsi Maluku, Kamis (30/9/2021).
Kedatangan mereka, sekira pukul 13.10. 00 WIT di lembaga politik itu untuk meminta DPRD Maluku, agar memanggil TNI AU yang mengklaim tanah yang mereka diami selama puluhan tahun.”Kami ada disini atas ketidak kepuasan kami atas tindakan TNI AU atas sengketa tanah,”teriak Ari Latulola, koordinator pendemo.
Dia mengaku, bahwa TNI AU bertanggungjawab terhadap hak kepemilikan tanah yang mereka diami.”Merek klaim bahwa bertanggungjawab hak pakai.Kami masyarakat Tawiry sekitar 250 kepala keluarga, terancam digusur,”tegasnya
Dikatakan, TNI AU selama ini berperkara dengan Pemerintah Laha, namun warga Tawiry justeru diintimidasi.”
Kami dipaksa TNI AU akui tanah yang kami diami puluhan tahun milik mereka. Kami kemarin blokir jalan di bandara. Mereka paksa kami tandatangan surat mengakui itu tanah mereka. Ini intimidasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan TNI AU,”bebernya.
Untuk itu, dia berharap, anggota DPRD Maluku, segera memanggil pihak TNI AU agar mereka tidak lagi diintimidasi. Apalagi, ingat dia, jalan setapak yang dibangun dengan dana aspirasi anggota DPRD Maluku, justeru dilarang untuk bangun.”Kalau aspirasi kami tidak ditindaklanjuti kami akan duduki dewan dan akan mendatangi masa yang lebij banyak,”tegasnya
Selang beberapa menit menyampaikan aspirasi, para pendemo kemudian ditemui Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut dan anggota DPRD Maluku, Halimun Saulatu. “Kami ada disini untik mendengar dan menyerap aspirasi bapak dan ibu. Kami ketemu bapak dan ibu karena ada agenda dewan lain,”jelasnya
Soal lahan sengketa, sebagai pimpinan sampaikan ke komisi I DPRD Maluku, apa yang menjadi keluhan dan aspirasi ditindaklanjuti. “Kami minta pegawai sekertariat minta kontak salah satu perwakilan
Kalau rapat dengan TNI AU bapak dan ibu bisa duduk masalah. Ini agar diskusi berjalan objektif baik dan lancar. Ini cara dewan selesaikan masalah,”ingatnya.
Dia apresiasi penyampaian aspirasi, dewan. Kata dia, dewan berkewajiban panggil pihak terkait. ”Apapun persoalan Kita cari solusi terbaik. Tolong koordinator kasih kontak. Setelah komisi I kembali dari kunjungan kerja, Kita panggil bapak dan ibu agar ditindaklanjuti,”pungkasnya.
Setelah mendengarkan penjelasan politisi Gerindra dari dapil KKT dan MBD itu, ratusan pendemo kemudian meninggalkan gedung dewan secara tertib.(*)
