Ambon, Wartamaluku.com – Rapat kerja (Raker) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dijadwalkan berlangsung di Pulau Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) pada 15 Maret 2017.
Hal ini di katakan Kabag Humas Pemprov Maluku, Bobby Palapia, saat dikonfirmasi, Senin, 6/3/2017 mengatakan, Pulau Manipa diputuskan Gubernur Said Assagaff sebagai tempat penyelenggaraan Raker yang disurvei Bappeda setempat.
Menurut palapia “Raker di Pulau Manipa ini diselenggarakan awal Maret 2017. Namun, ditangguhkan karena persiapan penyelenggaraan Tanwir Muhammadiyah di Ambon pada 24 – 26 Februari 2017,” ujarnya.
Dia juga mengemukakan, Raker Pemprov Maluku diputuskan Gubernur Said Assagaff dan Wagub, Zeth Sahuburua yang diselenggarakan di daerah – daerah setelah dipercayakan memimpin daerah ini sejak 10 maret 2014.
Gubernur dan Wagub menginginkan mendengar secara langsung berbagai keluhan serta mendata berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat di kabupaten/kota, kecamatan maupun daerah terisolasi.
“Jadi ini (Raker) tidak sekedar untuk jalan-jalan. Jangan ada yang masa bodoh. Ini penting untuk merancang program yang sesuai dengan kondisi riil di daerah,” kata Bobby mengutip penegasan Gubernur Said.
Dia merujuk Raker telah diselenggarakan di kabupaten Maluku Tenggara, kabupaten Buru, kabupaten Buru Selatan dan kabupaten Maluku Bara Daya (MBD).
“Raker Pemprov Maluku sudah digelar di luar kota Ambon sebanyak empat kali, semata-mata untuk mendapatkan data riil tentang kebutuhan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah serta mempertimbangkan masalah kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak hanya dirancang di belakang meja,” tandas Bobby.
Karena itu, Kadis, Kepala Badan maupun Kepala Biro yang hadir tolong mencatat program pembangunan yang perlu segera ditangani, terutama yang dijanjikan agar segera direalisasi.
Gubernur maupun SKPD melihat dan mendengar langsung kondisi di lapangan sehingga ini dinilai strategis dalam menyusun dan menjawab kebutuhan masyarakat agar realisasi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan sosial tepat sasaran, berdayaguna serta optimal.
“SKPD teknis dikoordinasi Bappeda Maluku telah menginventarisasi masalah di suatu daerah, makanya diputuskan Raker di situ agar dengan kehadiran pemangku kepentingan di sana, maka langsung memutuskan program penanganan,” tegas Bobby.
