Ambon, Wartamaluku.com – DPRD Provinsi Maluku meminta ketegasan bahkan mendesak Dinas Sosial, guna mempercepat data penerima Bantuan Sosial (Bansos), karena masyarakat sangat membutuhkan bantuan tersebut. Demikian disampaikan Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury kepada wartawan usai rapat bersama dengan gugus tugas penanganan covid 19 di gedung wakil rakyat Karpan Ambon.
Menurutnya, nama-nama penerima bantuan dari kabupaten/kota sudah disampaikan, hanya ada tiga yang belum menyampaikan yakni kabupaten Aru, Malteng dan KKT. Karena itu, diharapkan ketiga daerah ini segera dimasukan data.
“Dan untuk nama yang sudah masuk dari kabupaten/kota, bantuannya langsung diarahkan kesana. Karena tidak mungkin pemprov berikan bantuan tanpa ada nama, siapa yang bertanggungjawab jika terjadi sesuatu. Tadi kami minta kepada Kepala Dinas Sosial agar segera berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk nama-nama dimasukan dan segera mengambil langkah,” ungkapnya.
Karena bagi DPRD, jika pemberlakuan PSBB di Kota Ambon, ada kemungkinan saja komunikasi transportasi dengan kabupaten/kota lainnya akan tertutup, dan bisa terjadi akan menyulitkan.
Dikatakan, dalam pelaksanannya ada masalah, ada masyarakat yang sudah dapat namun ada juga yang belum, akibatnya terjadi masalah di lapangan.
“Untuk itu, kami sudah minta agar Dinas berkoordinasi dengan kabupaten/kota melakukan pengawasan ketat jangan sampai bantuannya tidak dibawah laporannya ke provinsi, padahal tugas pembagiannya adalah kabupaten/kota.” Tuturnya.
Lanjut Wattimury, ini langkah sebagai upaya sebelum pengajuan PSBB dari Walikota Ambon diterima Kemenkes.
DPRD juga minta kepada Gugus Tugas agar berkoordinasi dengan kabupaten/kota menjelaskan tentang PSBB di kota Ambon. Sehingga mereka tahu dengan segala konsekuensinya dan juga masing – masing kabupaten/kota bisa mempersiapkan warganya agar tidak ke Ambon, atau juga paling kurang anak-anak yang menjalani studi di Kota Ambon mendapatkan bantuan dari mereka di daerah.
“Kami sudah minta agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar bisa berjalan dengan baik.
Kami sadar betul, kalau memang masyarakat mesti disiplinkan, agar keinginan bersama untuk mengatasi penyebaran Covid-19 dan PSBB adalah jalan terbaik dilakukan.
Dewan punya pilihan yang sama agar masyarakat terhindar dari penyebaran Covid-19”. Ujar politisi partai PDIP ini. (**).
