Ambon, Wartamaluku.com – Anggota Pansus II DPRD Maluku, Alimudin Kolatlenan mengakui bahwa baik Pansus I maupun II banyak belajar dari PT Hulu Migas di Jawa Barat (Jabar) yang sudah berpengalaman dalam mengelola Participant Interst (PI) 10 Persen.
“Mereka kan sudah maju, mereka kan pertama yang mengelola PI 10 persen pertama di Indonesia. Ini yang DPRD Provinsi Maluku dan Pemerintah daerah memandang perlu untuk melakukan studi komparasi,”kata Alimudin kepada wartawan, Senin (20/7/2020) di Baileo Rakyat-Karpan.
Selain PT Hulu Migas, lanjut Alimudin, Pansus juga melakukan pertemuan dengan SKK Migas dan membicarakan banyak hal menyangkut fainalisasi soal PI 10 persen, syarat mengelola PI 10 persen itu. Semua itu harus ada BUMD, karenanya BUMD harus dibentuk.
Dalam studi banding itu juga disoroti kesiapan tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu pemerintah daerah perlu melakukan penjajakan kerjasama dengan PT Petro Tecno dalam rangka penyiapan SDM.
“Secara resmi belum disepakati, karena pemerintah daerah baru beberapa kali pertemuan dan penjajakan, maka salah satu yang harus direspon adalah mendorong pemerintah daerah agar secepatnya melakukan kerja sama parmanen dengan PT Petro Tecno, supaya menyiapkan SDM di daerah,” jelas dia.
Dikatan untuk menuju kearah sana maka keterlibatan masyarakat sangat penting untuk disiapkan, sehingga mereka tidak menjadi penonton di daerah sendiri.
“Mulai dari menyiapkan pangan lokal, pertanian dan hal-hal lain seperti pengelasan, cleaning service, catring dan lainnya harus disiapkan dengan baik agar tidak terjadi kasus seperti di beberapa daerah lain. Dimana ada beberapa perusahaan besar, yang mengelola uang banyak, tapi putra putra daerah hanya menjadi penonton,” ujar Alimudin.
Olehnya itu, Alimudin mendorong
Pemda agar segera melakukan kerja sama dengan PT Petro Tecno supaya SDM Maluku sudah disiapkan dari sekarang.
Dengan demikian, ketika perusahaan inu sudah beroperasi maka SDM di Maluku sudah siap. (**).
