Ambon, Wartamaluku.com – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku, dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Maluku tahun 2023 dipimpin Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, dihadiri wakil ketua, Melkianus Sairdekut, Asis Sangkala, anggota DPRD, BPK Perwakilan Provinsi Maluku , Forkopinda dan undangan lainnya.
Penyerahan laporan pemeriksaan keuangan daerah dari kepala perwakilan BPK Maluku, Hery Purwanto kepada DPRD yang diterima Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun dan yang mewakili Pj Gubernur Maluku , Asisten III Setda Maluku, Ismail Usemahu, di ruang Paripurna DPRD Maluku, Senin (6/5).
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Hery Purwanto mengatakan dari ikhtisar hasil pemeriksaan daerah (IHPD) maka diungkapkan ada 399 temuan pemeriksaan dengan 962 rekomendasi .
” IHPD memuat informasi penting terkait capaian indikator ekonomi makro daerah, tingkat kemandirian keuangan daerah, profil BMUD dan BLUD serta hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi LHK BPK dan penyelesaian ganti kerugian daerah. Dengan penyampaian IHPD diharapkan bermanfaat bagi DPRD dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan dan berguna bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan keuangan daerah, ” ujar Purwanto.
Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pemerintah provinsi Maluku tahun 2023 sesuai standar akuntansi pemerintahan, memiliki kecukupan pengungkapan yang memadai tidak terdapat ketidakpastian terhadap peraturan perundangan yang bernilai material atau berpengaruh langsung terhadap Laporan keuangan daerah dan memiliki sistim pengendalian intern yang efektif.
” Dengan dasar itulah maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian . Tahun ini merupakan tahun ke Lima Maluku mendapatkan opini WTP secara berturut-turut” tegasnya.
Sementara itu, Watubun lebih lanjut menambahkan, untuk memenuhi kewajiban sesuai aturan maka pemerintah daerah perlu meningkatkan kinerja . Memberi harapan untuk dapat mengelola keuangan dengan baik disertai bukti pengelolaan keuangan sesuai standar. (WM/tim)
