Ambon,Wartamaluku.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memberikan apresiasi atas pelaksanaan Seminar Forum Ekonomi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2019 sebagai upaya diseminasi kebijakan fiscal di daerah.
“Atas nama Pemerintah Daerah, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan seminar ini,” kata Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno dalam sambutan tertulis yang disampaikan Asisten I Setda Maluku, Henry Far-Far saat membuka Seminar Ekonomi Kementerian Keuangan Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2019, di Swissbel Hotel, Ambon, Rabu (9/10/2019).
Seminar dengan tema “Menjaga Kesehatan APBN di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global” ini menghadirkan narasumber Kepala Bidang Pengembangan Model dan Pengolahan Data Makro pada Badan Kebijakan Fiskal, Riznaldi Akbar, Kepala Laboratorium Penelitian, Pengkajian dan Pelatihan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura, Teddy Christianto Leasiwal, dan Plt Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaa Provinsi Maluku, Tri Budhianto.
Wagub mengatakan, sebagaimana diketahui, kecenderungan pertumbuhan ekonomi nasional pada tiga tahun terakhir yang mengalami fluktuasi, dimana laju pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan II 2019 tercatat melambat.
Dijelaskan, berdasarkan data yang dirilis BPS, diketahui perekonomian Maluku pada triwulan II 2019 yang diukur berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Rp.11,44 triliun dan atas dasar konstan 2010 mencapai Rp. 7,70 triliun.
“PDRB Maluku mampu tumbuh 6,06 persen (year on year), meskipun demikian kondisi tersebut masih lebih baik dibandingkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh sebesar 5,05 persen,” terangnya.
Sedangkan untuk laju inflasi sampai dengan Juni 2019 sebesar 3,24 persen lebih tinggi dari tingkat nasional sebesar 2,05 persen.
“Pada Juni (month to month) terjadi inflasi sebesar 0,49 persen lebih rendah dari tingkat nasional sebesar 0,55 persen. Dan inflasi tahunan (year on year) mencapai 4,10 persen lebin tinggi dari inflasi nasional 3,28 persen,” jelasnya.
Untuk itu, Wagub berharap, semua pihak yang tergabung dalam TPID, untuk menjaga laju inflasi Maluku agar tetap dalam jangkauan target. Sebab, kebijakan fiscal moneter yang tepat diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Di lain sisi, mantan Bupati MBD ini juga mengatakan, pembangunan sebuah daerah memerlukan peran banyak pihak. Selain dukungan dana dari APBN dan APBD, peran swasta juga sangat diharapkan.
Untuk pagu APBN yang dialokasikan ke Maluku di tahun 2019 sebesar Rp.21,29 triliun. Dengan rincian belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp.8,34 triliun dan transfer ke daerah serta dana desa sebesar Rp.12,95 triliun.
Alokasi APBN Provinsi Maluku, sebut Wagub, selama beberapa tahun terakhir jika ditinjau dari sisi pendapatan maupun belanja negara terus mengalami peningkatan.
Adapun realiasasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan triwulan II tahun 2019, kata Wagub sebesar Rp.817,35 miliar, mengalami peningakatan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018 sebesar Rp. 759,17 miliar.
“Realisasi belanja sampai semester I 2019, anggaran yang telah diserap sebesar Rp. 9,34 triliun atau 43,86 persen dari total dana yang dialokasikan,” jelasnya.
Sementara APBD di Maluku, tambah Wagub, telah dialokasikan sebesar Rp.15,09 triliun, dengan rincian belanja daerah sebesar Rp.13,05 triliun dan Transfer Pemerintah Daerah sebesar Rp.2,02 triliun.
Untuk realisasi pendapatan daerah sampai dengan triwulan II tahun 2019 sebesar Rp. 353,00 miliar, mengalami peningkatan dibanding periode yang sama pada tahun 2018 sebesar Rp.331,88 miliar.
“Realisasi pada tahun berjalan sampai semester I 2019, anggaran yang telah diserap sebesar Rp.4,14 triliun atau 24,49 triliun dari total dana yang dialokasikan,” paparnya.
Fakta ini, kata Wagub, menunjukan bahwa dukungan dana APBN dan APBD sangatlah penting dalam memberikan stimulus bagi pembangunan Maluku, dengan potensi ekonomi dan bentang alam yang menjanjikan, tentu memiliki prospek yang cerah jika dikembangkan.
Untuk itu diperlukan sinergitas seluruh pemangku kepentingan dalam menunjang pembangunan di Maluku.
“Hal yang juga harus kita kembangkan adalah peran serta pihak swasta dalam memperkuat ekonomi daerah, yang cenderung masih relative kecil,” ucap wagub.
Begitu pula, sinergitas antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor penting bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia yang inklusif.
“Seminar yang dilaksanakan ini sangat penting sebagai forum diskusi dan sarana untuk mempererat sinergitas antara kebijakan Kemenkeu dan Pemda sebagai upaya memperkokoh ikatan kerja sama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global,” tandas Wagub ( **)
