Ambon, Wartamaluku.com – DPRD provinsi Maluku meninjau lokasi SMA Siwalima Ambon terkait dengan adanya laporan Pengungsi yang di sekolah tersebut yang mengganggu aktivitas proses belajar mengajar bahkan ada siswa yang karena khawatir akhir rela pulang kampung halaman. Pasca gempa yang terjadi pada tanggal 26 September 2019 lalu. Demikian dikatakan Ketua sementara DPRD Provinsi Maluku Lucky Wattimury yang didampingi oleh sejumlah anggota DPRD Maluku yakni, Melkianus Saudekut, Francois Orno,Samson Atapary ,Amir Rumra, Ayu Hasanusi, Gadis Umasugy dan Alimuddin Kokatfena Senin, 7/10/2019.
Untuk menindaklanjuti laporan tersebut, maka DPRD mengambil keputusan untuk melihat sendiri apa yang terjadi di SMA Siwalima Ambon. Seberapa besar pengungsi yang ada di sini serta bagaimana penanganannya. Pasalnya sekolah ini aktitivitasnya berbeda dengan sekolah – sekolah yang lain.
“Oleh karena itu, kami akan berkoordinasi dengan Gubernur Maluku maupun Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, karena aktivitas sekolah ini beda dengan yang lain,
Salah satunya karena seluruh siswa SMS Siwalima ini di asramakan. Seluruh siswanya berasal dari 11 Kabupaten/Kota di Maluku, yang musti kita perhatikan karena orang tua mereka jauh. Sehingga kami putuskan datang kesini, untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi SMA Siwalima.” ungkapnya.
Menurutnya, tujuan dari pada kunjungan tersebut untuk mengecek secara langsung posisi pengungsi SMA Siwalima dan langkah yang sudah di ambil oleh Kepala Sekolah bahkan sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, serta melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah desa Waiheru tentang kondisi Pengungsi tersebut.
“Bagi kami, kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah sangat penting, tetapi situasi gempa yang terjadi tidak bisa dipaksakan, beliau mengharuskan anak -anak untuk datang besok paling terlambat tanggal 9 Oktober, tetapi kalau terjadi goncangan gempa susulan terus menerus seperti pasti orang ragu juga.”pungkasnya.
Dikatakan, dengan adanya kejadian Gempa ini sangat mencemaskan dunia pendidikan di Maluku. Karena itu, DPRD sudah menyampaikan kepada kepala sekolah agar jangan memaksakan. Tetapi harus kondisi seperti ini dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku.
DPRD juga dalam waktu dekat akan mengundang dinas pendidikan provinsi Maluku untuk membicarakan hal ini terutama di pulau Ambon, Kecamatan Salahutu maupun di Kairatu dan Haruku. Karena anak – anak ini harus dibina dengan baik.
“Kita tahu mutu pendidikan di Maluku, dan kita berupaya untuk menatanya. Tetapi kalau dengan kondisi seperti ini menjadi persoalan besar bagi pendidikan.
Harus diakui bencana alam ini persoalan besar bagi pendidikan kita di Maluku, sudah hampir dua Minggu dari tanggal 26 sampai sekarang pendidikan tidak bisa berjalan. Apa yang kita temukan hari ini sebagai bahan laporan kepada Pemerintah Daerah dan kami akan satukan dengan laporan tim untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat”, kata politisi partai PDIP ini.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Siwalima Ambon Paula Tahapary menjelaskan sudah melakukan pendekatan dengan perangkat desa Waiheru dan TNI untuk membicarakan hal tersebut.
Kami sudah melakukan pendekatan karena lokasi ini dekat dengan TNI bahkan TNI juga menggunakan gedung SMA Siwalima untuk mengungsi. Tetapi kami sudah sepakat tanggal 8 dan 9 Oktober proses pembelajaran dan secara internal kesiapan kita proses pembelajaran hari ini. Ditandai dengan kehadiran guru, satu hal juga gedung kita tidak berdampak secara langsung jadi hari ini kita tunjukkan proses belajar mengajar kita sudah siap.” ucapnya. (WM)
