Ambon, Wartamaluku.com – Anggaran Subsidi Kapal Motor Penyebrangan (KMP) untuk Marsela tersedia di BPTD Wilayah Maluku namun sayangnya, tidak dimanfaatkan oleh BUMD PT Kalwedo dengan baik. Pasalnya, KMP tersebut masih ditidurkan di tempat doking hingga saat ini. Demikian dikatakan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku, Herman Armanda kepada sejumlah media di Kantor DPRD Provinsi Maluku, jumat (01/02/2019).
Menurut Armanda, untuk 2019 total anggaran subsidi untuk Kapal – kapal Motor Penyebrangan (KMP) termasuk KMP Marsela yang dikelola oleh BUMD – BUMD di Maluku mengalami penurunan dari Rp 51 Miliar turun menjadi Rp 31 Miliar.
”Nah kalau ada kinerja menurun lama-lama anggarannya bisa habis,tapi itu saya tetap berjuang sebagai Kepala Balai yang ditunjuk oleh pusat dan melakukan koordinasi dengan BUMD – BUMD karena sayang subsidi yang terbesar diterima oleh semua Provinsi adalah Provinsi Maluku setelah ASDP. Tutur Armanda.
Untuk diketahui, salah satu penyebab turunnya anggaran subsidi, karena pengelola manajemen dalam perusahaan milik daerah tidak maksimal.
“Tahun ini kita kembali mempersiapkan anggaran, tetapi kalau BUMD tidak punya niat lalu bagaimana, karena yang mengikuti lelang beberapa waktu lalu saja cuma tiga BUMD antara lain, PD Kalwedo Kidabela dari Kepulauan Tanimbar, PD Panca Karya kota Ambon dan PD Gidion Bupolo dari Bursel.
Selain itu, kata Armanda dari total 9 KMP di Maluku, namun, sekitar 6 kapal yang siap beroperasi, sedangkan 3 kapal lainnya yakni KMP Sardinela, KMP Tanjung Kabat dan KMP Marsela masih tertidur.
Sementara itu, kata Kepala BPTD, terkait dengan KMP Marsela yang dikelola oleh PT Kalwedo mestinya harus ada interfensi dan perhatian dari Pemda MBD atas persoalan yang terjadi secara internal dalam tubuh BUMD, sebab bagaimanapun juga BUMD yang sahamnya adalah milik Pemda MBD yang selama ini diberikan subsidi oleh pemerintah pusat untuk membantu. Oleh karena itu, sebagai Kepala Balai dirinya berharap persoalan KMP Marsela maupun KMP lainnya bisa diselesaikan.
“Kita tidak pernah menutup kemungkinan duit subsidi ada, saya tetap berjuang dari Balai Pebgelolaan Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku yang telah menyiapkan anggaran subsidi untuk kapal-kapal BUMD di Provinsi Maluku,” jelas Armanda. (WM)
