Ambon, Wartamaluku.com – Lagi – lagi persoalan lahan menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Maluku. pasalnya, saat pengawasan tahap pertama Komisi III DPRD Maluku menemukan adanya persoalan sengketa Lahan. Demikian dikatakan Ketua Komisi III Anos Yermias kepada wartawan usai rapat evaluasi dengan mitra komisi beberapa waktu lalu.
Menurutnya, saat pengawasan komisi III DPRD Maluku temukan kurangnya koordinasi ke bawah, sehingga program sampai ke Kabupaten masyarakat masih komplen lahan, itu menjadi pembahasan rapat evaluasi bersama mitra.
“Karena itu, kami minta agar seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dengan APBD tahun anggaran 2020 maupun 2021 itu harus disosialisasikan ke Kabupaten.
Dikatakan Yermias, minimal harus lewat surat ke kepala daerah bahwa APBD akan dilaksanakan pada kabupaten misalnya Maluku Tenggara dengan ruas jalan faco-Holat, sehingga mereka tahu untuk turun ke bawah sosialisasi, supaya masyarakat tidak melakukan penolakan dengan cara sasi lahan dan lain lain.
“Akibat hal demikian sekarang yang terjadi, masyarakat tidak mau lahannya digunakan, hal ini disosialisasikan supaya program yang akan datang perlu dilakukan koordinasi dengan baik, agar tidak mengalami kendala.” tuturnya.
Dalam rapat bersama OPD terkait membicarakan evaluasi pengawasan yang telah dilakukan komisi III untuk tahap pertama yakni di Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar dan MBD.
Dalam rapat ini apa yang dilihat oleh komisi III pada saat melakukan pengawasan seluruh pekerjaan sudah selesai tahun anggaran 2019 semua pekerjaan tuntas, sekarang ini bukan zamannya lagi kontraktor kerja sembarangan karena bersentuhan dengan hukum.”ujarnya (**).
