Ambon, Wartamaluku.com – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku mengunjungi Pemerintah Kota Ambon dalam rangka melakukan fungsi pengawasan.
Kunjungan Komisi A DPRD ini diterima oleh Walikota Ambon, Ricard Lohenapessy, Wakil Walikota Ambon Syarif Hadler, Sekretaris Kota Ambon A.G Latuheru dan sebagian besar OPD Pemerintah Kota Ambon yang bermitra dengan Komisi A.
Menurut Ketua Komisi A DPRD Provinsi Maluku Melkias Frans dalam pertemuan tersebut banyak hal yang dibicarakan yakni terkait situasi keamanan Kamtibmas, tingkat kemacetan di kota Ambon, sengketa lahan, kemudian terkait Honorer K2, K3 yang rencananya akan masuk pada P3K.
“Pertemuan tersebut pak Walikota menjelaskan dalam waktu dekat honorer K2 akan dijadikan P3K namun tentunya ada persoalan pembiayaan yang dibebankan dari APBD. Sebab terkait dengan Honorer ini sangat memberatkan APBD karena selama ini anggaran untuk membayar honorer saja sudah mencapai 24 Miliar, tetapi suka atau tidak suka Pemerintah Kota Ambon harus melaksanakan ini,” ungkapnya kepada sejumlah media usai pertemuan bersama Pemkot Ambon, senin 25/2/2019.
Kemudian terkait sosialisasi yang berkaitan dengan pemilihan bulan april mendatang, karena banyak masyarakat yang belum mengetahui secara pasti tanggal pelaksanaan. Karena itu selaku Ketua Komisi A DPRD Maluku meminta KPU untuk segera mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat dengan baik. Tutur Caleg DPR RI ini. (WM)
