Ambon, Wartamaluku.com – Pertemuan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia (RI), Ahmad Taufan Damanik bersama Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno membahas beberapa hal termasuk sengketa tanah di Maluku.
Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan Ketua Komnas HAM RI tak lain adalah melakukan silaturahmi bersama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Senin, 24/6/2019.
“Ketua Komnas HAM RI, datang ke Maluku ingin bertemu Gubernurnya. Ada beberapa hal yang dibicarakan, terutama masalah kerja sama kita dengan Komnas HAM. Ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan, dari informal menjadi formal. Terus, ada beberapa kasus-kasus yang perlu kita bicarakan, seperti banyak kasus tanah dan segala macam. Pada intinya, Komnas HAM RI silaturahim dengan pemerintah provinsi Maluku, adalah sesuatu hal yang luar biasa dan bagus untuk kita kerja sama ke depan,” ucap Gubernur.
Gubernur menilai, apapun alasannya, Maluku sudah berbeda jauh dari tahu- tahun sebelumnya. Dirinya mengaku, tahun-tahun lalu Maluku masih tercatat sebagai daerah pelanggar HAM seperti pemilu, daerah rawan. Tetapi sekarang tidak lagi. Karena itu, dirinya minta agar bisa bisa memberitakan hal – hal yang baik.
“Saya minta kepada kalian (Jurnalis) tolong jaga hal-hal seperti ini dan memberitakan hal-hal yang baik tentang Maluku. Biar kita punya nilai jual ke pusat lebih besar ,” harap Gubernur.
Sementara Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik menambahkan, demi kemajuan HAM terutama dalam mendukung pembangunan di Maluku. Seperti dikatakan Gubernur, banyak yang perlu dikembangkan di Maluku dalam aspek sumber daya manusia serta pengelolaan sumber daya alam dan lain-lain.
“Komnas HAM , dalam salah satu mandatnya adalah, mendukung pemerintah daerah Provinsi Maluku untuk mengembangkan daerah, dengan perspektif hak asasi manusia. Sebagai mandat kami, tentu pemerintah daerah sama dengan lembaga-lembaga yang lain. Maluku sangat baik. Gubernurnya ramah dan punya komitmen yang kuat dan luar biasa tentang tekad yang kuat untuk membangun Maluku dan Komnas HAM akan mendukung tekad itu, ” sebut Damanik.
Damanik juga menambahkan, Komnas HAM akan mendukung tekad pemerintah daerah Provinsi Maluku di bawah pimpinan Murad Ismail, bersama rakyat Maluku yang tersebar di ribuan pulau, sebab tidak gampang untuk membangun daerah yang geografisnya luas seperti di Maluku ini. Ungkapnya.
“Tekad Gubernur Maluku sangat kami hormati dan hargai. Insya Allah itu bisa terwujud bersama-sama tokoh masyarakat dan juga media yang ada di Maluku,” tuturnya. (WM)
