Jakarta, Wartamaluku.com – Gubernur Maluku, Murad Ismail, mengajukan sejumlah program kegiatan dengan total nilai sebesar Rp7,8 Triliun untuk masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 saat rapat koordinasi di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Selasa (3/3/2020).
“Kami dari Indonesia bagian timur, terutama dari Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, kami semua sangat apresiasi dengan langkah-langkah yang diambil Menteri Bappenas yang akan memperhatikan proyek pembangunan yang sangat dibutuhkan orang Indonesia Timur,” katanya.
Menurutnya, dari aspek pembangunan, Indonesia Timur sangat tertinggal jauh dari provinsi-provinsi di wilayah Indonesia Barat. Dia mengapresiasi jajaran Bappenas yang memberikan kesempatan untuk daerah mengajukan proyek-proyek strategis yang vital dan dibutuhkan dalam rangka mendorong akselerasi percepatan pembangunan.
“Masalah yang harus diperhatikan misalnya pariwisata, transportasi, dan infrastruktur yang bisa menghubungkan sehingga setiap wilayah bisa terkoneksi dan sumber-sumber daya alam di sentra-sentra produksi bisa sampai ke tempat tujuan (pasar, red), termasuk ekspor. Jangan lagi sumberdaya kita di Indonesia Timur, justru ekspornya di Jawa karena alasan kita tidak punya pelabuhan besar, dan sebagainya,” ujarnya.
Saat rakor untuk sesi Indonesia Timur yang berlangsung di Kantor Bappenas tersebut, Gubernur Maluku diberikan kesempatan pertama dari lima provinsi lainnya (Maluku Utara, Papua, Papua Barat, NTT dan NTB), untuk memperesentasikan usulan program kegiatan Provinsi Maluku pada RKP tahun 2021.
“Rakor hari ini adalah tindak lanjut pelaksanaan Kick Off Penyusunan RKP tahun 2021 pada tanggal 24 Februari 2020 lalu di Jakarta, yang merupakan penjabaran RPJMN 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020) dan didalamnya terdapat 41 Proyek Prioritas Strategis/Major Project sebagai fokus dalam RKP,” jelasnya.
Gubernur pada kesempatan itu, mengajukan program/kegiatan Provinsi Maluku pada RKP Tahun 2021 dengan total kebutuhan anggaran 2021 sebesar Rp7,8 Triliun.
Program yang diajukan yakni Pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Fish Market yang terintegrasi bertaraf Internasional (Pelabuhan Konteiner dan Perikanan Terpadu Tulehu-Waai), Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T), Pengembangan Pariwisata Kepulauan Banda (rehabilitasi bangunan bersejarah, pengadaan moda transportasi wisata kepulauan, dan pengembangan bandara Banda), penyediaan air baku di daerah 3T, dan penanganan stunting. (**).
