Ambon, Wartamaluku.com – Sebanyak delapan fraksi terbentuk di DPRD Provinsi Maluku. Dari delapan fraksi tersebut, enam merupakan fraksi utuh yang terdiri dari Fraksi Partai PDIP, Golkar, Gerindra, PKS, Hanura dan Demokrat.
Sedangkan untuk fraksi gabungan terdiri dari, Fraksi Persatuan Kebangsaan (PKB dan PPP), dan Perindo Amanat Berkarya (Perindo, PAN dan Berkarya).
Sementara Partai Nasdem dengan jumlah 3 kursi di DPRD Provinsi Maluku hingga kini belum menyatakan sikap bergabung dengan yang mana. Pasalnya, Partai ini tidak bisa membentuk satu fraksi utuh, sehingga harus rela bergabung dengan fraksi yang sudah terbentuk sebelumnya.
“Delapan fraksi akan kami umumkan di paripurna nanti. Satu-satunya partai yang mesti cepat bergerak untuk mendapatkan fraksi, dengan cara bergabung dengan fraksi-fraksi yang sudah ada itu adalah Partai Nasdem. Mereka memiliki 3 kursi, dari sisi aturan mereka (Nasdem) tidak bisa membentuk fraksi sendiri, sehingga mereka harus bergabung dengan fraksi yang sudah ada,” demikian dikatakan Ketua DPRD Provinsi Maluku sementara, Lucky Wattimury kepada wartawan, di ruang kerjanya, Jumat (20/9/2019).
Wattimury menegaskan, pihaknya masih memberikan waktu kepada Partai Nasdem untuk bergabung ke fraksi yang mana.
Menurutnya, pada Senin (23/9), DPRD Provinsi Maluku akan menggelar rapat paripurna untuk mengumumkan fraksi-fraksi.
“Jadi, seluruh partai sudah sampaikan kepada pimpinan sementara DPRD Provinsi Maluku melalui Sekwan, komposisi pimpinan dan anggota fraksi. Kami juga sudah menerima surat dari setiap DPD terkait dengan bergabungnya mereka dalam satu fraksi, sekaligus juga dengan berita acara pengabungan itu. Sehingga, kami memiliki dasar yang kuat,” kata Wattimury.
Soal adanya tarik ulur soal pembentukan fraksi antara Partai Nasdem dan PAN, Wattimury menyatakan, tidak ada lagi tarik ulur antara kedua partai tersebut. “Awalnya sih memang begitu, tapi dari PAN sendiri sudah berkomunikasi dengan DPRD dan sudah sampaikan sikap, bahwa PAN bergabung dengan Perindo dan Berkarya. Jadi semuanya sudah final,” kata Wattimury.
Dia meminta, agar masalah partai jangan dibawah ke DPRD, karena masih ada banyak agenda yang harus dikerjakan oleh DPRD dalam waktu dekat. “Jadi kalau ada masalah internal, silahkan saja diselesaikan di dalam internal partai, karena itu bukan urusan kami,” tandas Wattimury.
