Ambon, Wartamaluku.com – Maluku terkenal dengan hasil kelautan dan perikanan, namun sayangnya Pemerintah Pusat (Pempus) lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti enggan membangun industri perikanan, dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, melalui sektor yang dianggap menjanjikan tersebut.
Menyikapi hal itu, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Wahid Laitupa mengatakan, industri perikanan bisa dibangun di Provinsi Maluku, terkecuali ada investor yang datang, dan menanamkan modalnya. “Menurut saya, pembangunan industri perikanan dapat terjawab, apabila adanya investasi di sekotor itu lewat investor. Sepanjang investasi masih lemah, maka tidak mungkin ada industri perikanan yang dibangun di Maluku,” kata Wahid kepada wartawan, di gedung DPRD Provinsi Maluku, selasa (21/1/2020).
Menurutnya, hingga kini jangankan pemerintah, sektor perikanan untuk pihak swasta juga melemah, sehingga mengakibatkan banyak pabrik es dan cold storage yang memilih untuk tutup.
Saat disinggung mengenai sejumlah program yang diusulkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku ke Pemerintah Pusat, Laitupa mengaku, hingga saat ini yang baru mendapat kepastian hanya dua program saja.
“DKP Maluku telah mengusulkan sejumlah program untuk pemerintah pusat khususnya kementerian terkait. Namun sayangnya, yang baru mendapat kepastian itu hanya dua, yakni di bidang tangkap dan budidaya,” beber Laitupa.
Baginya, ketidakpastian ini menjadi kekhawatiran, apakah nantinya akan berpengaruh pada pendapatan APBD Provinsi Maluku dari DKP kedepan. Dan ditakutkan akan berujung defisit. Untuk itu, Laitupa meminta DKP Provinsi Maluku agar lebih intensif dalam memperjuangkan program-program yang telah diusulkan ke pemerintah pusat.
“Tunjukkan ke pemerintah pusat, ekspor kita berapa banyak dari sektor perikanan, sehingga pempus lebih percaya dan yakin kepada kita, bahwa memang jelas Maluku mempunyai potensi perikanan,” tegas dia.
Menurut dia, jika pertumbuhan ekspor Maluku tetap menurun, maka bisa disimpulkan jika nilai bargaining atau tawar menawar Pemerintah Provinsi Maluku ke pemerintah pusat sangat lemah.
“DKP Provinsi Maluku harus lebih sering melakukan pembinaan kepada nelayan di seluruh Maluku, dan kemudian menyakinkan kepada nelayan soal bagaimana pasar kita untuk bisa mengimbangi pasar tradisional, yang berkaitan dengan kebutuhan konsumsi konsumen,” tandas Laitupa.
