Ambon, Wartamaluku.com – Total Delapan Fraksi di DPRD Maluku menerima Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2020 dengan catatan kritis .
Gadis Umasugi dari Fraksi Golkar dalam membacakan kata akhir fraksi mengkrtisi berbagai kebijakan Gubernur dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 jika dibandingkan dengan kebijakan kepala daerah lain yang dinilai lebih berhasil dari Gubernur Maluku, Murad Ismail.
Ditegaskan pula, sampai saat ini, Gubernur Maluku, Murad Ismail tidak menempati rumah dinas tetapi biaya pemeliharaan yang dikeluarkan cukup besar .
Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) yang dibacakan Fausan Alkatiry juga mengkritisi adanya 16 temuan pada hasil audit BPK OPD sehingga perlu disikapi dengan baik.
Fraksi PKS juga mengharapkan agar pemerintah daerah dapat mendorong sektor unggulan agar dapat meningkatkan pendapatan daerah.
Kata akhir fraksi Partai Hanura yang dibacakan Julius Patipeuluhu kinerja pemerintah daerah yang meraih predikat opini WTP sesuai hasil penilaian BPK RI.
Hanura juga menyarankan pemerintah daerah untuk mendorong kerja UMKM dalam pengembangan usaha.
Perlunya Perhatian serius pemerintah daerah kabupaten/kota dalam usaha memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Maluku.
Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan Halimun Saulatu memberikan kritik agar pemerintah daerah meningkatkan retribusi semisal sektor lain dalam mendongkrak pendapatan asli daerah . Pemerintah daerah dinilai atas 16 temuan BPK agar diperhatikan dengan baik.
Alokasi anggaran belanja daerah agar memperhatikan sektor belanja kesehatan saat Pandemi Covid-19 sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.
Fraksi Partai Pembangunan Bangsa yang dibacakan Ruslan Hurasan memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah atas pembangunan yang berkelanjutan di Maluku .
Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola potensi daerah secara maksimal . Sehingga pemerintah daerah diminta optimal dalam mengelola potensi daerah.
Kata akhir Fraksi Perindo Amanat Berkarya yang dibacakan Yance Wenno mengkritisi kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Pemerintah Provinsi Maluku dinilai belum bisa meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelesaikan angka kemiskinan di Maluku.
Kata akhir fraksi Partai Gerindra yang dibacakan Hata Hehanussa juga mengharapkan pemerintah daerah fokus dalam penganggaran terhadap penanggulangan bencana alam.
Perlunya keseriusan dalam membayar hak nakes sehingga tidak ada lagi tunggakan . Jika pada tanggal 17 Agustus hal nakes pada RSUD dr Haulussy belum juga diaktifkan maka fraksi meminta kepada Gubernur Maluku untuk meluncurkan Plt direktur RSUD dr Haulussy.
Fraksi PDI Perjuangan yang diberi kesempatan terakhir dibacakan Ketua Fraksi, Benhur Watubun memberikan apresiasi kepada kinerja pemerintah daerah disaat Pandemi Covid-19 untuk melakukan kegiatan dengan menerapkan 5M.
Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur peningkatan ekonomi. Pembahasan dan penilaian APBD tahun 2020 dilanda Pandemi Covid-19 namun Maluku opini wajar tanpa penilaian (WTP). Karena itu, fraksi Partai PDI Perjuangan memberikan apresiasi terhadap kerja keras pemerintah daerah.
Fraksi PDIP juga memberikan apresiasi agar mengoptimalkan kredit dana SMI dengan catatan agar di tahun 2022 anggaran SMI dapat memperhatikan semisal SBT maupun MBD agar masyarakat dapat menikmati pembangunan yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat.
Saat Pandemi Covid-19 Fraksi Perhatian penuh terhadap penggunaan anggaran yang ditujukan dalam penanganan Covid-19 mesti oleh semua dinas .
Belum terbayarkan hak nakes di RSUD dr Haulussy agar segera tepat tanggal 17 Agustus 2021.
Fraksi PDIP juga memberikan dukungan agar membentuk Pansus RSUD dr Haulussy-Ambon. (**)
