Ambon, Wartamaluku.com – Fraksi Pembangunan Bangsa DPRD Maluku Provinsi meminta Pemerintah Daerah Maluku untuk mengevaluasi kembali komponen belanja program di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.
Dalam kata akhir Fraksi Partai Pembangunan Bangsa terhadap Ranperda tentang pertangungjawaban pelaksanaan APBD Maluku Tahun 2019 dijelaskan bahwa komponen program yang harus dievaluasi yakni, pada urusan wajib pendidikan, yang menjadi sasaran IPM yaitu program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), wajib belajar 9 tahun, program pendidikan menengah, program pendidikan luar biasa, program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dan program menajemen pelayanan pendidikan.
“Program-program tersebut perlu di evaluasi dan ditingkatkan secara bersama-sama,” demikian kata juru bicara Fraksi Pembangunan Bangsa, Rofiq Afifudin.
Terkait peningkatan kualitas guru, Fraksi Pembangunan Bangsa mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk segera melakukan penataan guru melalui analisis kebutuhan guru dengan harapan analisis dimaksud dapat ditindaklanjuti dalam penempatan guru sesuai kebutuhan sekolah sampai di pelosok-pelosok desa.
Sementara untuk keterbatasan tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil, Fraksi Pembangunan Bangsa menilai sangat penting dilakukan koordinasi dengan Kementrian Kesehatan agar mendapatkan bantuan penempatan program nusantara sehat.
Selain itu, Fraksi Pembangunan Bangsa meminta Dinas Perhubungan mesti memperhatikan sarana dan prasarana transportasi disetiap puskesmas agar dilengkapi dengan transportasi laut yaitu Pusling Laut yang pengadaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi.
Terkait kondisi PD Panca Karya, Fraksi Pembangunan Bangsa meminta agar BUMD tersebut melakukan perbaikan menajemen, perbaikan sarana dan prasarana juga perbaikan SDM secara menyeluruh, diakibatkan mengalami kerugian sehingga tidak dapat membagikan deviden kepada pemerintah daerah. (**)
