Ambon, Wartamaluku.com – DPRD Provinsi Maluku meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Maluku agar menyiapkan program jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19. Pasalnya, covid 19 atau Corona mrmberikan dampak ekonomi terutama bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja harian karena itu, Pemerintah Daerah harus memperhatikan hal ini. Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdullah Asis Sangkala kepada wartawan, jumat, 17/4/2020.
Menurutnya, DPRD Maluku selalu mengingatkan Pemda untuk memastikan program jaring pengaman sosial kepada masyarakat kecil yang berpenghasilan harian seperti buruh pelabuhan, tukang ojek, sopir angkot, pedagang asongan, dan lain sebagainya yang memang mengais rejeki dari aktifitas harian tersebut.
“Kami pasti mendorong terus program-program yang dapat melindungi masyarakat terdampak virus covid 19 ini”, ungkapnya.
Dikatakan Sangkala, pandemi yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional itu merupakan musibah sekaligus sebagai momentum solidaritas sosial sesama warga bangsa.
Untuk memutus mata rantai meluasnya penyebaran covid 19 kepada masyarakat, kata Ketua DPW PKS Maluku ini, Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Maluku harus memaksimalkan pendeteksian riwayat kontak pasien positif Covid-19.
“Kita tahu bahwa sudah terjadi transmisi lokal dimana dari pasien 02 dan 03 sudah menularkan kepada orang tanpa riwayat perjalanan dari luar Maluku. Jadi harus ada langkah ekstra dari Gugus Tugas untuk melakukan upaya ekstrim dengan cara melakukan tracking yang ketat agar semua orang yang terindikasi melakukan kontak fisik dengan pasien-pasien yang terkonfirmasi positif covid-19 diperiks,” tuturnya. (**).
