Ambon, Wartamaluku.com – DPRD Provinsi Maluku terus mendesak Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos) untuk mendata ulang warga miskin baru (Misbar) yang ada di kabupaten/kota di Maluku selama masa pandemi covid 19 ini. Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala kepada wartawan di kantor DPRD Maluku.
“Kita bertemu dengan Dinsos untuk menyampaikan hasil temuan tim II di Passo, Suli dan Tial, kita berdiskusi agar kemudian data BST yang diturunkan dari Kementrian Sosial dapat direvisi lagi,” ungkapnya.
Menurutnya, hal ini penting karena sesuai hasil on the spot yang dilakukan DPRD dalam hal ini tim II maupun Dinsos dibeberapa desa ditemukan banyak data ganda dengan penerima bantuan lainnya baik itu PKH, Bantuan Sosial non Tunai, yang kemudian mengakibatkan para penerima BST dari Kemensos banyak yang tidak mendapat bantuan karena ada nama ganda.
Sementara di sisi lain, kata Sangkala, temuan di lapangan masih banyak masyarakat yang dikategorikan sebagai orang miskin baru yang sebenarnya mereka sangat berhak tetapi tidak tercover dengan program bantuan.
“Walaupun dana desa sudah mengcover dengan BLT sekalipun dan ada bantuan yang bersumber dari APBD, tetapi kita berharap Dinsos dapat mengkomunikasikan hal ini dengan Kemensos agar bisa diusulkan nama baru untuk mengisi formasi yang kemudian dihilangkan karena nama ganda,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). (**)
