Ambon, Wartamaluku.com – Jelang pilkada di Maluku, akhir-akhir ini sangat menarik perhatian publik karena disinyalir tidak netral, Dan bisa menjadi potensi konflik Pilkada.
Salah satu fakta yang terjadi mutasi mantan Wakapolda Maluku, Irjen Pol Hasanuddin karena diduga kuat tidak netral. Selain itu ada foto yang ditunjukan oleh salah satu paslon saat debat kandidat, hal ini dinilai pihak penyelenggara yakni Bawaslu belum maksimal dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi.
Demikian dikatakan ketua Pimpinan Daerah (DPD) AMPI Kota Ambon Ilham Sipahutar usai menggelar diskusi rumah pembaharuan yang berlangsung di Kafe Cahya Jalan Jenderal Sudirman Ambon, senin (25/07) dengan topik “Netralisasi POLRI – TNI VS Potensi Konflik Pemilukada 2018, mendorong Civil Society Mengawal Kualitas Demokrasi.
Menurut Sipahutar pihak penyelenggara dalam hal ini Bawaslu belum maksimal dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi.
“Padahal begitu banyak temuan di lapangan, ada juga viral di media sosial terkait pelanggaran pemilukada namun, Bawaslu masih pasif untuk menyelesaikan. Sebenarnya Bawaslu jangan hanya mengharapkan adanya laporan baru bertindak”. Tandasnya.
Karena, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, tetapi sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara.
Fenomena pemilu di Maluku, menunjukkan bahwa pemilu tidak bisa lepas dari berbagai pelanggaran dan kecurangan. Salah satu contoh pada debat kandidat kedua ada paslon yang menunjukan bukti pelanggaran berupa foto dan lain – lain. Ungkap ketua DPD AMPI.
Menurutnya, dengan menunjukan foto tersebut bisa dikatakan tidak ada lagi kepercayaan diri terhadap Bawaslu, “sebab sangat tidak etis kalau menunjukan foto pelanggaran saat debat, ini telah membuktikan bahwa Bawaslu tidak maksimal mengatasi persoalan yang terjadi”. Ucapnya.
Oleh sebab itu, Civil Society (masyakat sipil) diminta untuk mengawal kualitas demokrasi dan netralitas TNI/POLRI dalam Pilkada serentak 27 Juni 2018.
Dengan adanya persoalan yang terjadi DPD AMPI juga mendorong masyarakat untuk memilih dengan hati nurani, damai, enjoy, tanpa ada rasa intimidasi. Sebab tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pemilu adalah terpilihnya pemimpin yang menjadi yang berkualitas. (WM).
