Ambon, Wartamaluku.com – DPRD Provinsi Maluku meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Barat (SBB) untuk menangani penyebaran Covid-19 yang kian meningkat. Demikian dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary kepada wartawan di Balai Rakyat, Karang Panjang, Ambon, Rabu (14/07/2021).
Menurutnya, meningkatnya kasus covid 19 namun pemerintah SBB belum juga menerapkan kebijakan apapun, seperti halnya dilakukan pemerintah Kota Ambon dengan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.
Dikatakan, SBB sebagai pintu masuk Pulau Seram untuk tiga wilayah termasuk Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), dan Maluku Tengah (Malteng) dengan mobilisasi orang maupun barang dari Ambon, perlu ada langkah konkrit menyikapi kondisi saat ini.
“Dari empat daerah ini, memang SBB ayem-ayem tidak ada satu kebijakan yang dibuat untuk menekan penyebaran Covid-19 sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri,”ungkap
Dikatakan Atapary, tak hanya itu, Pemda SBB juga tidak melakukan 3T atau testing, tracing, dan treatment sebagai langkah pencegahan, salah satunya terkait tempat karantina terpusat dan isolasi, menyiapkan tenaga kesehatan untuk penanganan varian baru Covid-19, dan sosialisasi vaksinasi.
Untuk itu, dirinya berharap kepada Bupati SBB agar bisa mengambil kebijakan, sama halnya dilakukan pemerintah kota Ambon.
“Upaya ini seharusnya bukan hanya dilakukan di Ambon, tetapi juga dibarengi dengan satu kebijakan yang sama, sehingga penanganan Covid-19 bisa cepat terkendali, jika tidak maka maka akan panjang, padahal masyarakat berharap ekonomi jalan, tetapi satu sisi masih dilakukan penangana covid-19,”pintanya.
Dirinya juga menilai pemda SBB sedikit kebingungan dengan kebijakannya untuk menyiapkan fasilitas kesehatan, terhadap pembangunan RS di Waisala melalui DAK, padahal Waisala ke Piru 30 menit sudah sampai, mestinya anggaran itu diusul untuk melengkai fasilitas yang ada di RS.
“Sampai sekarang yang ada di RS kekurang dokter, peralatan. bayangkan saja orang yang melahirkan agak sedikit kronis harus dirujuk ke Ambon, ini kan tdk menjawab menjawab pelayanan kesehatan maksim bagi masyarakat,”tuturnya. (**).
