Tiakur, Wartamaluku.com – Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di tubuh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) maka lembaga tersebut secara resmi melakukan kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas Badan Pusat Statistik Kabupaten MBD menuju Wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) yang digelar di halaman kantor BPS Tiakur pada Kamis 18 juni 2020 pukul 10 : 15 WIT.
Dalam laporannya kepala badan pusat statistik kabupaten maluku barat daya Corneles Bulohlabna S.ST. M.Si menjelaskan, proses membangun zona integritas ini merupakan kerja yang cukup berat sehingga membutuhkan komitmen yang kuat, punya pola pikir dan keselarasan budaya kerja guna mendukung keberhasilan dan tercapainya zona integritas dimaksud terang pria asal pulau marsela ini.
Dijelaskan, proses pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM telah dilaksanakan sejak 2018 silam dan hal tersebut didasarkan pada sejumlah prestasi pada bidang pengelolaan keuangan yang telah diraih oleh BPS Kabupaten MBD berdasarkan penilaian KPPN Saumlaki diantaranya, peringkat II kinerja pelaksanaan anggaran periode semester l tahun 2018, penghargaan terhadap satker (satuan kerja) atas pelaksanaan rekonsiliasi UAKPA (SIAP – SAI) yang benar dan tepat waktu pada triwulan lll 2018, BPS juga memperoleh penghargaan terhadap satker yang mengajukan LPJ (laporan pertanggungjawaban) bulanan tepat waktu dan akurat pada triwulan lll 2018 kemudian BPS juga memperoleh peringkat l indikator pelaksanaan kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) tahun 2018 selanjutnya peringkat lll satker terbaik dalam kepatuhan penyampaian LPJ bendahara semester l tahun 2019, peringkat lll pencapaian IKPA semester l tahun 2019 dan pada tahun 2020 ini BPS MBD memperoleh peringkat lll pencapaian IKPA tahun 2019 jelas Bulohlabna.
Hal ini kata dia, merupakan upayah dan kerja keras dari seluruh jajaran BPS Kabupaten MBD yang mana telah dengan sungguh-sungguh berkomitmen dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani namun lanjut pria low profile ini bahwa, BPS masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam rangka memenuhi indikator-indikator utama program pencegahan korupsi diantaranya, sistem perlindungan pelapor (whistle blower system), program pengendalian gratifikasi, kebijakan penanganan benturan kepentingan (conflict of interest), mekansme pengaduan masyarakat pengukuran kinerja individu serta keterbukaan informasi publik (KIP) dan perbaikan birokrasi sesuai roadmap reformasi birokrasi sampai tahun 2025 ujarnya.
Diakhir laporannya, Bulohlabna mengatakan, selaku pimpinan BPS Kabupaten MBD beserta seluruh jajarannya siap bekerjasama dan sama-sama bekerja dalam membangun dan menjaga zona integritas ini dengan ikhlas sehingga tidak ada yang menodai program mulia ini dengan perilaku yang tidak terpuji.
Tak lupa kepala BPS juga menyampaikan rasa terima kasih kepada rekan-rekan pers di MBD yang mana keterlibatannya memiliki peranan penting sebagai penyemangat bagi BPS dalam perjuangan mencapai predikat WBK (Wilayah bebas korupsi) dan WBBM (wilayah bebas bersih melayani).
Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Drs. Alfonsius Siamiloy M.Si dalam sambutannya mengatakan, mewakili pemerintah daerah diinya sangat mengapresiasi berbagai macam prestasi yang telah dicapai oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Barat Daya sehingga pada kesempatan ini telah mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah bebas birokrasi melayani (WBBM).
Diakui sekda, capaian maksimal, kinerja dan prdikat yang diperoleh BPS MBD adalah berkat kerjasama dan sinergitas di internal jajaran sehingga menjadi acuan dalam manajemen sistem pengelolaan sumber daya yang ada.
“Ini prestasi dan acuan yang baik dalam rangka menjawab keinginan pemerintah pusat” imbuhnya.
Selain mengapresiasi predikat yang diperoleh BPS Sekretaris daerah mengaku dirinya malu terhadap capaian tersebut.
“Kalau saya mewakili pemerintah daerah saya merasa malu terhadap prestasi yang dicapai oleh BPS Maluku Barat Daya sehingga kesempatan ini saya harapkan kepada Kepala Bappeda untuk dapat mencanangkan hal serupa mengikuti jejak BPS” ujar sekda.
Ditambahakan, saat ini terhadap sistem pengelolaan keuangan, pemda baru mendapatkan prrdikat wajar dengan pengecualian (WDP) sehingga diharapkan dengan modal budaya kalwedo yang dimiliki orang MBD maka pencanangan ini wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bebas melayani (WBBM) bisa diterapkan di lingkup pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan kinerja ASN dan birokrasi karena budaya kalwedo itu esensinya adalah malu kalau tidak berprestasi.
Ini akan diterapkan oleh pemerintah daerah sehingga diharapkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) bisa diraih oleh pemda. ungkapnya.
Pencanangan zona integritas itu ditandai dengan penandatanganan pakta integritas yang oleh kepala BPS Corneles Bulohlabna S.ST. M.Si dan para saksi yakni, Sekretaris Daerah Kabupaten MBD Drs.A Siamiloy M.Si Kapolres MBD yang diwakili oleh Kabag Perencanaan AKP. Jacob Daniel Leatemia, Kajari MBD yang diwkili Kasie Intel Richardo C.B Leatemia SH, Kadis Kominfo kabupaten MBD Weruhaer Petruzs SE, Kepala Bappeda Kab. MBD Eduard Davidz ST.M.Eng.
Kegiatan yang dilaksanakan sekitar satu jam itu berlangsung aman lancar dan sukses dengan tetap memperhatikan protokoler kesehatan dan gugus tugas penangangan covid-19 kabupaten maluku barat daya.
Pantauan media ini, seluruh tamu dan undangan datang menggunakan masker dan wajib mencuci tangan serta tempat duduk diatur berjarak selain itu para undangan juga dilakukan tes suhu badan sebelum masuk di lokasi kegiatan. (WM/jgr).
