Ambon, Wartamaluku.com – Program mudik gratis yang diprakarsai Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Maluku bersama DPRD menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Natal dan Idul Fitri, bukan saja untuk warga yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), dan sejumlah daerah di Tenggara Raya saja, namun program mudik gratis ini harus dilakukan merata untuk semua wilayah di Provinsi Maluku.
“Jadi kan program ini (mudik gratis), bukan hanya untuk masyarakat di seluruh kabupaten di Maluku. Nah, tahun kemarin untuk masyarakat yang ingin mudik ke Pulau Seram, baik Kabupaten Maluku Tengah maupun Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) ada feri gratis kok. Sementara untuk masyarakat yang berada di dalam wilayah Kota Ambon yang ingin merayakan natal di kampung halamannya di Desa Waai misalnya, itu ada bus yang parkir di sekitar monumen Gong Perdamaian Dunia (GPD), namun sayang armada bus ini kurang diminati warga,” kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias kepada wartawan, di Ambon, kamis, (27/11/2019).
Menurutnya, Mudik Natal gratis ini, sudah menjadi program yang diperuntukan bagi masyarakat dalam menghadapi hari raya Natal maupun Idul Fitri. Untuk tahun anggaran 2019, lanjut Yeremias, alokasi anggaran untuk mudik Natal itu, sudah ditetapkan dalam perubahan APBD tahun 2019.
Oleh karena itu, menurut Yeremias, program mudik gratis ini akan terus berjalan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan ragu untuk pulang ke kampung halamannya di KKT, maupun MBD dan sejumlah daerah di Tenggara lainnya, karena armada kapal sudah tersedia.
“Diharapkan, program ini juga bisa diikuti dan dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten/kota. Hanya saja yang terjadi saat ini adalah, pihak kabupaten/kota belum memikirkan kegiatan seperti ini (mudik gratis). Misalnya, antar pulau di Kabupaten MBD dan KKT, di bulan-bulan Desember yang hampir tidak ada kapal, harus diupayakan untuk kapal itu harus ada untuk melayani masyarakat yang ingin mudik. Nah, pemerintah kan ada untuk rakyatnya, karena tanpa ada rakyat maka pemerintah pun tidak ada. Itu yang harus menjadi pertimbangan,” katanya.
Dikatakan, program mudik gratis akan terus digalakkan. Untuk itu, lanjut Yeremias, pada awal Desember 2019 nanti, pihaknya akan mengundang Dishub Provinsi Maluku bersama seluruh Mitra kerjanya, yang terdiri dari KSOP, ASDP, Pelni dan Pelindo untuk membicarakan banyak hal terkait dengan program mudik dimaksud.
Saat disinggung mengenai armada kapal yang disiapkan untuk program mudik gratis tersebut, Yeremias mengaku, armada kapal yang disiapkan akan disesuaikan dengan kebutuhan.
“Jadi, armada kapal tidak menjadi persoalan, yang penting uangnya ada atau tidak. Sekarang jika ada kapal namun anggarannya tidak tersedia maka tentu akan menjadi persoalan. Saya pastikan armada kapal tidak ada persoalan, karena sekarang juga ada 2 kapal cepat batu berukuran besar, rata-rata berukuran 2000 GT yang daya angkutnya itu sekitar 700 penumpang. Yang mudik inikan ke daratan MBD maupun ke KKT kita perkirakan sekitar 2000. Nah, kalau 2000 saja terangkut semuanya,” tandas Yeremias. (WM)
