Ambon, Wartamaluku.com – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Dapil KKT dan MBD Anos Yermias mengatakan pembagian anggaran Rp700 miliar yang merupakan dana pinjaman dari PT SMI tidak merata.
Pasalnya, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dianggap menganaktirikan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Maluku Barat Daya (MBD).
“Dari 700 miliar rupiah, anggaran untuk KKT dan MBD tidak sampai 20 miliar, saya merasa masyarakat KKT dan MBD dianaktirikan,”ungkap Yermias kepada wartawan di Baileo Rakyat, Karang Panjang, Ambon, Selasa (09/03/2021).
Menurutnya, anggaran yang diberikan untuk kedua daerah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia tidak proposional, atau terlalu kecil dibandingkan daerah lain, terkhususnya Ambon, Buru, dan Maluku yang menjadi priorotas Pemprov Maluku.
“Memang saya tidak keberatan kalau kota Ambon dapat banyak, saya tidak keberatan kalau Buru dapa banyak, begitu juga Maluku Tengah. Tetapi yang saya keberatan ialah alokasinya tidak proposional. Kenapa tidak proposional, karena KKT, MBD dapatnya terlalu kecil,” tandasnya.
Terhadap hal itu, Anos yang juga Ketua Fraksi Golkar mempertanyakan apakah pengajuan SMI sudah melelui tahapan, begitu juga perencanaan apakah sudah betul atau belum. Karena sebagai wakil rakyat yang duduk di legislatif tidak mengetahuinya.
“Paling tidak kami sebagai anggota DPRD yang merupakan representasi dari rakyat KKT dan MBD, paling tidak kami ditanya, sebab yang mengenal kedua daerah adalah kami. Katakanlah untuk Pemulihan ekonomi, maka paling tidak tanya ke kami dampak covid-19 di kedua kabupaten seperti pasti, kira-kira program yang dilakukan apa saja,” ucapnya.
Ia mengakui, dari sisi jumlah penduduk, dibandingkan daerah lain, KKT dan MBD sedikit dibawah 200 ribu dari total jumlah penduduk 2 juta jiwa.
Sehingga jika dikaitkan pendekatan anggaran dari sisi jumlah penduduk, pasti KKT dan dan MBD lemah.
“Tapi janganlah kalau MBD dapat Rp10 miliar kemudian KKT dibawah Rp10 miliar, nanti ketika kabupaten kami dibilang miskin, semua orang katakan betul, saya katakan tidak setuju. Potensi SDA di kedua sangat luar biasa, mau ikan, hasiil kebun, jambut mente kita banyak bahkan dikirim keluar daerah ribuan ton/hari, rumput laut,” jelas Anos.
Olehnya itu, dirinya berharap adanya perhatian pemda Maluku, sehingga KKT dan MBD tidak dikatakan di anatirikan, dalam proses penganggaran maupun pembangunan. (**)
