Ambon, Wartamaluku.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi telah mengambil kebijakan untuk mengembalikan KM Sabuk Nusantara (Sanus) 87 dari trayek R77 ke R73, meliputi Ambon – Bebar – Wulur – Tepa – Lelang – Luang – Lakor – Moa – Leti – Kisar – Arwala – Ilwaki – Armau – Lirang – Kupang – Lirang – Armau – Ilwaki – Arwala – Kisar – Leti – Moa – Lakor – Luang – Lelang – Tepa – Wulur – Bebar – Ambon.
Kebijakan yang diambil Menhub sekaligus membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor KPPJPL 7320 tahun 2023 tentang penempatan Kapal Perintis tahun anggaran 2024, tentang trayek KM Sanus 87 R77 meliputi Ambon – Manipa – Aman Jaya – Kelang – Waesala – Buano.
“Dari keberatan yang kami sampaikan kepada pak Menteri melalui Whatsapp lalu kemudian sudah ditindaklanjuti, sehingga kapal itu tidak lagi ditarik, tetapi dikembalikan ke trayek awal,” ungkap Anggota DPRD Maluku, Anos Yermias kepada wartawan di rumah rakyat, Karang Panjang, Ambon, selasa (12/12/2023).
Politisi Golkar itu mengaku tidak keberatan jika KM Sanus 87 melayari trayek R77, hanya saja disayangkan kapal yang memiliki bobot 2000 GT kemudian ditarik dari trayek yang begitu panjang dan digantikan Kapal 1200 GT, untuk melayani rute pendek di sekitaran Ambon.
“Ini kan dekat-dekat Ambon saja ini, kami tidak keberatan soal trayek, tetapi kami kebaratan karena kapal dengan bobot 2000 GT dipindahkan ke dekat atau bisa dijangkau dengan speadboat, kapal penyebrangan atau feri. Sementara trayek begitu panjang diganti dengan kapal bobot 1200 GT. Bayangkan saja kapal itu melewati laut banda yang ekstrem,”tuturnya.
Hal serupa juga terjadi pada KM Sanus 67 dari R24 di pangkalan kupang, di tahun 2024 di pindahkan ke R79 melayani Tual – Fak Fak – Kaimana.
Trayek baru KM Sanus 67, menurut Anos merupakan rute terdekat, hal ini tentu tidak sebanding dengan bobot KM 2000 GT. Mestinya trayek tersebut ditempatkan kapal yang memiliki bobot 1200 GT, apalagi di rute ini banyak kapal besar yang melintasi.
“Kalau 2000 GT terlalu besar. Penumpang disini tidak sebanyak penumpang disana. Kemudian di jalur ini juga banyak kapal, penumpang juga kurang,”ucapnya.
Wakil rakyat Dapil VII ini juga mengaku bingung atas kebijakan Pemerintah yang mengalihkan kapal-kapal negara ke operator swasta.
Kebijakan ini dianggap sangat membebani masyarakat, mengingat harga kapal akan lebih mahal jika ditangani oleh operator swasta.
“Selama ini juga banyak kapal swasta yang perintis barang begini kami hanya menguntungkan pengusaha yang menjadi operator. Dugaan kami di kementerian tidak bersih soal ini,”cetusnya.
Anos menduga ada “Mafia” Atas kebijakan ini, mengingat banyak kapal barang yang dijadikan kapal perintis tetapi jarang sekali mengangkut barang milik masyarakat.
“Itu yang memang harus kita telusuri. Jadi kalau kementerian katakan ada terjadi kebocoran anggaran sapa?, kan mereka kelola mereka yang atur,”pungkasnya. (***)
