Ambon,Wartamaluku.com – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Benhur G Watubun terus mengupayakan untuk mendorong pemerintah provinsi (Pemprov) maupun kabupaten/kota untuk dapat memperhatikan besaran honor yang diberikan bagi guru kontrak.
“Jadi waktu reses di Aru, saya sempat bertemu dengan beberapa guru yang mengeluhkan tentang honor mereka yang hanya per bulan sebesar satu juta lima belas ribu rupiah dan itu dibawah UMR dan UMP,” ungkap Watubun kepada wartawan, di gedung DPRD Maluku Rabu (23/9/2020).
Menurutnya, honor yang diterima oleh para guru kontrak rata-rata dibawah Upah Minimum Regional (UMR) maupun Upah Minimum Provinsi (UMP).
“Melihat realitas ini sangat memilukan, tetapi itulah resiko. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun, namun sebagai wakil rakyat saya kebetulan mengambil sampelnya di Aru dan saya akan berjuang untuk hal ini,” tuturnya.
Dikatakan, dari aspek kemanusiaan, ketika dibuat hitung-hitungan maka jumlah itu tidak manusiawi. Bayangkan saja, kalau ada dari mereka yang kos atau kontrak rumah maka berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk kos atau kontrak, belum ditambah biaya makan dan minum, transportasi dan lainnya.
Karena itu, politisi PDI Perjuangan ini berjanji akan memperjuangkan agar honor para guru kontrak ini dinaikkan ke angka yang lebih layak.
“Saya akan membawa angka ini ke fraksi dan mereka harus mendapatkan angka yang layak yaitu Rp2,5 juta, karena kualitas pendidikan juga ditentukan oleh sumber daya manusia selain infrastruktur. (WM).
