Ambon, Wartamaluku.com – Wakil Gubernur Maluku Drs. Barnabas Orno akhirnya menemui puluhan mahasiswa UKIM yang melakukan orasinya di depan pintu masuk gerbang timur kantor Gubernur Maluku Selasa siang (10/08/2021).
Didampingi sejumlah Pejabat Esselon II, Wagub mengatakan bahwa rekomendasi yang diberikan Pemerintah daerah provinsi Maluku tidak bersifat eksekutorial dan mengikat, karena itu jika hal ini, bertolak belakang dengan status Universitas Kristen Indonesia Mauku (UKIM) maka sebaiknya diabaikan saja.
Berikut penjelasan resmi Wagub Barnabas Orno yang diturunkan secara lengkap sekaligus menjadi sikap tegas Pemerintah Daerah terhadap suksesi rektor UKIM tahun 2021.
Dihadapan mahasiswa UKIM yang dipimpin Ketua Senat dan PengurusSenat maupun Kordinator Lapangan demo,Wakil Gubernur Maluku mengatakan Ijinkan beta atas nama Pemerintah Provinsi Maluku dan atas nama pak Gubernur yang sementara bertugas di Jakarta, ingin menyampaikan terimakasih karena adik-adik hari ini sudah berorasi dalam suasana damai.
Menanggapi hal itu ketua Senat menyampaikan bahwa demo ini tidak dalam nuansa agama. Sehingga tidak lalu di politisir bahwa demo ini atas nama GPM. Sehingga diluar sana pun tidak lalu memakna iini seakan-akan mengatas namakan warga GPM, tapi ini murni aspirasi dari pada Civitas Akademika UKIM yang hari ini menyampaikan isi hatinya.
“Saya Wakil Gubernur Maluku bersama pak Gubernur juga dan atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan rasa salut, karena dari sikap adik-adik menyampaikan demo ini turut mewarnai dan memberikan kesejukan karena terkait hari ini dan besok itu adalah hari rayaTahun Baru saudara-saudara kita masyarakat Maluku yang beragama Musilim, karena itu terima kasih banyak.
Kemudian, lanjut Wagub terkait dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh pakGubernur, dari rekomendasi itu tidak dalam sisitem sendiri, yaitu pak Murad-nya tapi dalam sisi sebagai Gubernur artinya sebagai bagian dari Pemerintah Daerah.
Untuk itu, Saya Resmi sebagai Wakil Gubernur Maluku mewakili pakGubernur dan Pemerintah Daerah ada disini, yang pertama perlu mengklarifikasi bahwa rekomendasi itu diberikan karena memang waktu itu yang bersangkutan datang meminta, tentunya ada permintaan, mungkin saja datang meminta, saya bilang beginiya “mungkin saja datang meminta” sehingga beliau (Gubernur) mengeluarkan rekomendasi itu, saya kira terhadap hal ini, siapapun yang dating kepakGubernur pasti dilayani.
Namun saya ingin menyampaikan bahwa rekomendasi itu tidak bersifat eksekutorial dan mengikatya. Kemudian yang berikutdalamstatutaUniveritasdalamhaliniUniversitas Kristen Indonesia Maluku pun, kanrekomendasiPemerintahtidakmerupakan salah satusyaratmutlak. Sehinggaandai kata itudianggapbahwaitutidakharusmengintervensi ? abaikan.
Yang kedua kalau cara pandang Civitas Akademika UKIM dalam menjaga netralitas kelembagaan universitas menganggap bahwa rekomendasi itu bias bernuansa intervensi, anggap saja rekomendasi itu tidak pernah berlaku. tidak ada..tidak ada.. ini jawaban resmi dari Pemerintah daerah demi ketenangan masyarakat di kota Ambon dan di Maluku yang saat ini kita lagi bergumul untuk menghadapi Pandemi Covid-19.
Jadi adik-adik sekalian, kalau kemarin saya Bersama Plh Sekda, Ka Kesbangpol dan Kepala Dinas Kominfo ke UKIM, ketemu pak rector itu betul! Kenapa ? sebagai Pemerintah Daerah, kami menghargai Civitas Akademika UKIM yang terepresentasi melalui pimpinan dalam hal ini rektorat, kami dating bukan untuk menganulir aspirasi atau keinginan adik-adik, tapi kami dating bersama rector bagaimana kita mencari jalan keluar sehingga ini tidak dimaknai secara luas, seperti yang tadi di katakan oleh ketua senat mahasiswa tadi.
Tidak di maknai secara meluas dan tidak di tunggangi oleh pihak-pihak yang kita tidak tahu, sehingga membuat polemik dan dikotomi di masyarakat.
Jadi adik-adik sekalian, selesai dari UKIM,saya langsung mendatangi kantor Sinode GPM untuk bertemu pak KetuaSinode, tetapi pakKetua Sinode sedang berada di Desa Hulaliu dan saya ketemu dengan pakPdt. Jopie Lailossa dan pak Hendry Hetharie Wakil KetuaSinode.
saya juga bilang,bagaimana kita cari jalan keluar atau solusinya sehingga hal ini tidak menimbulkan polemik yang dikhawatirkan dibawa-bawa keunsur golongan dan lain-lain. Toh, Karena kita orang Maluku saat ini, sedang bergulat dengan pendemi Covid-19 yang menyita energy kita.
Jadi terimakasih banyak adik-adik, sudah menyampaikan ini. Luar biasa sekali. Dan saya resmi atas nama Gubernur Maluku dan Pemerintah Provinsi Maluku Menyampaikan permohonan maaf kalau mungkin rekomendasi Gubernur Maluku itu juga telah menimbulkan dikotomi dan polemik,
Wagub menambahkan sekali lagi kami mohon maaf dan anggap saja rekomendasi itu tidak mengintervensi, jadi itu kebebesan kampus untuk menentukan siapa rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku dan siapapun yang terpilih menjadi rector Universitas Kristen Indonesia Maluku nanti, Pemerintah daerah akan mendukungnya dan bekerjasama untuk membangun UKIM dan Provinsi Maluku kedepan.(*)
