Ambon, Wartamaluku.com – Rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Maluku dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno yang bertempat di Swissbel Hotel Ambon, Selasa ( 2/7/2019).
Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Maluku mengungkapkan Rapat Pleno Evaluasi terhadap kinerja capaian TPAKD merupakan forum koordinasi dan evaluasi antar pemerintah daerah dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah Maluku.
“Terkait dengan itu dapat saya sampaikan bahwa perkembangan perekonomian MaIuku pada tahun 2018 tumbuh posmt sebesar 5.94 persen. angka ini meningkat dari tahun 2017 yang mencapai 5.81 persen. Capaian penumbuhan ekonomi pada tahun 2018 lebih tinggi dari penumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,17 persen”, ungkapnya.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku menurut Iapangan usaha didominasi 3 kategori Lapangan Usaha yakni Pertanian. Kehutanan dan Perikanan, Admintsrasi Pemerintahan, Penahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta lapangan usaha Perdagangan Besar-Eoeran dan Reparasi Mobil Sepeda-Motor.
Selain itu, ada tantangan dalam rangka memperluas akses keuangan daerah yang masih dihadapi antara Iain Ketersediaan Infrastruktur Pendukung dan Kinerja Program TPAKD dimana beberapa wilayah di Maluku masih memiliki kendala berupa sedikitnya jaringan kantor Lembaga Jasa Keuangan. khususnya perbankan.
Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya infrastruktur pendukung misalnya Iistrik dan jaringan internet, di wilayah adminitasi kepulauan yang belum sepenuhnya mendukung perluasan akses percepatan keuangan termasuk perijinan usaha dan bisnis yang masih berjalan lamban.
Masih tingginya biaya transportasi dan logistik hal ini merupakan konsekwensi dari sebuah daerah berciri kepulauan dimana transportasi merupakan kunci penting baik darat, laut dan udara yang masih terbatas untuk menjangkau seluruh wilayah secara cepat.
Pemerintah Daerah melalui Rapat pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2019-2024 dengan visi Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan telah menetapkan prioritas pembangunan daerah yang diharapkan yang dapat mangatasi kedala dan permasalahan yang masih kita hadapi. Ucapnya.
Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan dan permasalan tersebut maka diharapkan Rapat TPAKD ini agar terus meningkatkan koordinasi dan saling bersinergi dalam upaya memperoepat akses keuangan daerah Maluku tuturnya. (WM)
