Ambon, Wartamaluku.com – Pemerintah Daerah Provinsi Maluku melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang berlangsung di lantai VII Kantor Gubernur Maluku Selasa (30/4/19).
Kegiatan TPID yang dibuka Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno merupakan wadah koordinasi, memiliki peran yang semakin strategis dalam mendukung pencapaian sasaran inflasi yang rendah dan stabil di daerah.
Menurut Wakil Gubernur, dalam rangka stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok yang tidak stabil, akses dan rentan kendali yang sulit, apalagi dengan harga tiket pesawat yang mahal, membuat Maluku masih tertinggal dan dikatakan miskin. Hal tersebut terjadi lantaran kebijakan regulasi selama ini yang membuat tidak ada keleluasaan bagi daerah mengembangkan diri dan mengelola potensi daerahya secara penuh dan maksimal sehingga berbenturan.
“Karena itu, dengan adanya upaya perizinan berinvestasi yang panjang dan ribet. Maka harus ada kelonggaran regulasi, guna mempermudah investasi berkembang di Maluku. Regulasi harus dirubah, kalau mau Maluku maju,” ungkap Orno
Selain itu, kata mantan Bupati Maluku Barat Daya ini, jika tidak diberikan ruang bagi daerah dengan merubah regulasi, maka Maluku akan terus seperti ini dan hanya berkutat pada kementerian perdagangan turun pantau harga barang, pasar, distributor terus menerus.
Gubernur Maluku Murad Ismail mengharapkan agar TPID terus tingkatkan koordinasi guna menekan inflasi, stabilisasi harga terutama komoditi lokal dan pasokan barang kebutuhan pokok.
Bagi kepala daerah diminta intens berkoordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban daerah terutama menjelang bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri 1440/H tahun 2019. (WM)
