Ambon, Wartamaluku.com – Pertumbuhan ekonomi Maluku, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional. Artinya,konvergensi atau pertumbuhan antara tingkat kemakmuran nasional dan pemerintah daerah provinsi Maluku, suatu saat akan terjadi.
Karena yang membedakan hanyalah pertumbuhan PDRB per kapita yang lebih tinggi dari laju pertumbuhan PDRB secara nasional, hanya perbedaan sekitar 0,1 persen pada tahun 2018 ini. Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Anton Lailossa pada acara Seminar Forum Ekonomi Kementerian Keuangan, yang berlangsung di Meeting Room Santika Hotel Premiere Ambon, Selasa (13/11/2018).
Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Bapak Gubernur Said Assagaff merasa gelisah akan hal ini karena persentase tingkat kemakmuran masyarakat di Provinsi kepulauan ini jauh dari persentase secara nasional.
“Ada beberapa kegelisahan-kegelisahan Pemerintah Daerah yakni : realitas posisi tingkat kemakmuran provinsi Maluku, jika diukur dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, kita masih sangat jauh yaitu sekitar 22,5 juta ,masih sangat jauh dari rata-rata nasional yang berkisar sekitar 52,2 juta pada tahun 2017. Jarak yang demikian jauh ini, membuat kita pada urutan 33 dari 34 provinsi dari sisi tingkat kemakmuran. Praktis hanya diatas NTT,” ungkap Lailossa.
Dan mengapa ketika dana transfer kita yang semakin membesar, kemudian kita memiliki peningkatan semakin pesat sejak konflik dan lain-lain, perbedaan-perbedaan itu yang menipis ini, terjadi karena Maluku belum memiliki motor ekonomi yang cukup kuat, untuk menggerakan pertumbuhan wilayah kita,”sebutnya.
Sebenarnya menurut Lailossa,ini biasa-biasa saja,apabila kita sendiri memiliki kemandirian dan kemampuan untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Apalagi ,
Dirinya menerangkan,keuangan sebagai contoh APBD provinsi Maluku pada tahun 2017 sebesar Rp 2,8 Triliun, sangat jauh dengan wilayah daratan yang penduduknya seperti DKI seebsar Rp 80 Triliun.Ataupun daerah-daerah lain dengan kita misalnya Papua ,kita hanya seperlima dari APBD yang dimiliki oleh mereka.
“Akibat daripada ini,sebagian besar APBD provinsi Maluku,hanya habis untuk membiayai kegiatan-kegiatan pelayanan dasar.Apa itu?pendidikan,kesehatan,infrastruktur.Infrastruktur apa itu?energi ,jalan,jembatan dan juga infrastruktur perumahan dasar.Yang tersisa untuk membangun motor ekonomi seperti misalnya, sentra-sentra pengembangan di bidang pertanian,perikanan,dll, sangat terbatas.Karena pilihan itu, di dalam suatu ruang kebijakan fiscal yang demikian sempit adalah, apakah memenuhi kewajiban dasar lebih dulu,ataukah juga cukup uang untuk membangun sentra-sentra motor ekonomi seperti itu,”akuinya.
Dalam kenyataan seperti ini,ujar Lailossa, kita juga gelisah,melihat berbagai penelitian-penelitian yang berskala nasional maupun internasional.Tambahnya,di dalam situasi seperti ini,perbedaan kecepatan pertumbuhan sangat kecil.Kemudian ,hasil penelitian daya saing kita demikian rendah dan juga kapasitas kita juga rendah.Untuk menciptakan motor-motor perekonomian wilayah yang dapat menciptakan kecepatan pertumbuhan kita, di wilayah-wilayah Maluku ini maka,kami sangat mengharapkan perhatian-perhatian dan kerjasama yang selama ini diperlukan,agar semakin intens di masa depan.
