Ambon, Wartamaluku.com – Badan Pusat Statistik ( BPS) yang merilis data terkait kemiskinan di Indonesia, berdasarkan Survei Ekonomi Nasional September 2020. Dan menempatkan Maluku sebagai provinsi termiskin nomor empat di Indonesia dengan angka 17,99%
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPW PKB Maluku, Fahrudin Hayoto lewat keterangan pers kepada media massa di Ambon (2/3/21) mengatakan kemiskinan di Maluku sepenuhnya menjadi tangung jawab para Bupati/Walikota.
“Para Bupati/Walikota adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap tingginya angka kemiskinan di Maluku”, tegas Hayoto.
Hayoto menjelaskan, bahwa kebijakan Gubernur Maluku untuk pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya disuport dengan kebijakan yang sama di Kabupaten/Kota sehingga upaya pengentasan kemiskinan berjalan timpang.
“Gubernur seperti berjuang sendiri. Dengan APBD Provinsi yang terbatas maka pemerintah Provinsi butuh support lewat sinergisitas kebijakan. Sehingga APBD di kabupaten/kota seharusnya juga dapat dioptimalkan untuk pengentasan kemiskinan, jangan sebaliknya.”, terang Hayoto.
Hayoto mencontohkan ada anomali yang terjadi terkait pengentasan kemiskinan. Karena banyak persoalan di kabupaten/kota seperti perbaikan isfrastruktur, pembanguan jalan/jembatan, pembanguan sarana Kesehatan/Pendidikan, namun yang “ditodong” justru Gubernur.
“Contohnya Kilmuri di Seram Bagian Timur yang selama ini terisolir menuntut adanya perbaikan infrastruktur jalan tapi yang “ditodong” justru Gubernur, bukan Bupati. Kasus terbaru terjadi di Seram Bagian Barat, Linda Latue warga Niniari yang hendak melahirkan harus ditandu 10 km menuju fasilitas Kesehatan. Tapi lagi-lagi yang “ditodong” Gubernur”. Tegasnya.
Hayoto menambahkan, “ini fenomena unik. Satu sisi kita prihatin dengan kondisi di daerah-daerah tersebut. Tapi disisi lain kita juga heran. Kenapa tuntutan masyarakat itu tidak ditujukan ke Bupati, tapi justru ke Gubernur. Padahal di Kabupaten sendiri ada dana APBD triliunan rupiah” sambungnya.
Menurut Hayoto, fenomena ini bisa dibaca sebagai ekspresi frustrasi masyarakat karena para Bupati yang seharusnya bertangung jawab justru sudah absen. Sehingga masyarakat mengajukan aspirasinya ke pemerintahan Provinsi atau Gubernur.
Hayoto lantas mengingatkan agar Para Bupati dan Walikota dapat memanfaatkan APBD yang triliunan rupiah untuk sama-sama pemerintah provinsi melakukan upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu, hayotu juga mengusulkan agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat mengarahkan Dana Desa untuk pengentasan kemiskinan di level desa.
“Kita berharap ada sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar ada program khusus prioritas yang dikerjakan Bersama-sama dengan memanfaatkan APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Selain itu, juga dapat memanfaatkan dana desa agar fokus melakukan pengentasan kemiskinan di level desa”. Tutup Hayoto. (WM).
