Ambon, Wartamaluku.com – Dalam rangka membahas berbagai persoalan terkait seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Maluku, bakal menemui DPRD Provinsi Maluku.
“Kunjungan itu direncanakan setelah rapat internal PGRI,” demikian kata Ketua PGRI Maluku, Nizam Idary Toekan, Kamis (14/10/2021).
Toekan mengatakan, penting untuk PGRI Maluku menemui pimpinan DPRD Maluku, mengingat seleksi PPPK selain passing grade tinggi, tingkat kesukaran soal, juga akan dibuka untuk umum pada seleksi tahapan ketiga ini yang secara otomatis dapat menggeser jatah dari putra-putri daerah.
“Langkah ini agar PGRI tidak berjuang sendiri, tetapi juga DPRD dan Pemda Maluku melalui Dinas Pendidikan sehingga pemerintah dapat memberikan perhatiannya,” kata Toekan.
Menurutnya, PGRI pada seleksi tahap awal bersama Dinas Pendidikan telah menyuarakan ke Kementerian Pendidikan di Jakarta lewat PB PGRI Pusat. Namun, pihak Kemendikbud berdalih kualitas diutamakan.
“Maluku ini tidak bisa disamakan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Kemampuan tenaga pendidik kita memang juga diatas rata-rata, tetapi tetap saja belum bisa disamakan dengan daerah lain. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya, ” tutur Toekan.
Kepala Sekolah SMK Al-Watan Ambon itu menegaskan, kebijakan Kemendikbud membuka seleksi tahap tiga untuk umum, dimana orang luar bisa mengikutinya dan akan ditempatkan di Maluku perlu ditinjau, mengingat pengabdian orang dari Maluku belum tentu sama dengan pengabdian putra-putri daerah ini. Apalagi, mereka yang dari luar itu butuh penyesuaian.
“Kalau ditempatkan di daerah 3T tentu kami yakin mereka tidak akan bertahan lama dan mengabdi sampai pensiun. Paling kurang setahun dua tahun sudah urus pindah. Nah, ini persoalan. Maluku akan dirugikan kedepan, “tandas Toekan.
Selain itu, banyak putra-putri di daerah jebolan Perguruan Tinggi Fakultas Keguruan, baik itu Universitas Pattimura, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, UKIM, Unidar dan PT lain, dapat dimanfaatkan untuk mengisi kekosongan kuota itu.”Percuma saja kita berjuang kuota yang banyak untuk pemenuhan kebutuhan tenaga pendidikan, tapi itu diisi oleh orang dari luar, ” katanya.
Sebelumnya, lanjut Toekan, PGRI Maluku juga secara tegas menolak seleksi PPPK tahap tiga itu dibuka untuk umum. Penolakan itu disampaikan secara resmi melalui PB PGRI Pusat. ” Kita sudah menyampaikan sikap menolak seleksi dibuka untuk umum, ” kunci Toekan. (***)
