Tiakur,Wartamaluku.com- Belasan mahasiswa asal Maluku Barat Daya yang sementara melanjutkan studi di Kupang NTT, selasa (9/8) mendatangi kantor DPRD Kabupaten MBD di Tiakur dalam rangka melakukan audens bersama DPRD guna membahas beberapa persoalan yang ditemui saat melakukan kegiatan bakti sosial di Pulau Lakor beberapa waktu lalu.
Kedatangan Kelompok mahasiswa yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Bumi Kalwedo (GMBK) ini diterima langsung oleh ketua DPRD Kab. MBD, Chau Petruzs dan wakil ketua ĺl DPRD Kab. MBD Ever Mozes. Dalam pertemuan yang dilaksanakan di ruang paripurna tersebut membahas beragam persoalan diantaranya, persoalan kekurangan tenaga pendidik (guru), tenaga kesehatan, kemahalan harga bawang merah dan persoalan pemanfaatan asrama mahasiswa Maluku di Kupang.
Dalam pemaparannya ketua koordinator lapangan (korlap) gerakan mahasiswa bumi kalwedo (GMBK) Elvis Jakob wonata mengatakan, berdasarkan pengamatan para mahasiswa di P. Lakor beberapa waktu lalu menemukan ada beberapa sekolah yang kekurangan tenaga guru. Selain guru, pada puskemas lakor juga sangat minim tenaga kesehatan sehingga sangat berdampak pada kebutuan pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat di P. Lakor.
Menurutnya, Pendidikan adalah parameter untuk mencerdaskan khidupan bangsa namun realitasnya di P. Lakor saat ini sangat memprihatinkan. Dirinya berujar, saat berada di Lakor pihaknya mendapati bangunan sekolah yang berdiri megah dan sangat bagus tapi tidak ada tenaga pendidik. Bagaimana daerah mau maju kalau anak didik tidak menerima pendidikan dengan baik..? Tanya dia. Olehnya itu dirinya berharap DPRD sebagai wakil rakyat kiranya dapat memperhatikan hal tersebut. Dirinya mencontohkan salah satu sekolah di desa Letoda dimana fasilitas dan meubelernya sudah bagus namun lagi- lagi menjadi persoalan adalah soal tenaga guru.
Menurut mahasiswa fakultas keguruan universitas PGRI Kupang ini bahwa, guru yang aktif di sekolah tersebut hanya ada 2 guru. Padahal setelah dicek ternyata ada banyak guru namun ironisnya guru-guru tersebut hanya mengajar hanya 1 minggu dalam sebulan pungkasnya. Padahal bagi dia, profesi guru mestinya dijadikan lahan pengabdian bukan lahan mncari makan alhasil ada banyak siswa yang SDM nya bagus tapi tidak tahan dengan kondisi tersebut akhirnya putus sekolah imbuh Wonata.
Masalah serupa juga terjadi pada sektor kesehatan dimana ada gedung puskesmasnya tapi tidak ada tenaganya. Sementara itu, salah salah satu mahasiswa Jhony Dahoklory mempertanyakan kemahalan harga bawang merah di Tiakur. Bagi Jhony, P. Lakor terkenal sebagai daerah penghasil bawang namun mirisnya di Tiakur malah terjadi kemahalan. Dirinya mendesak pemerintah untuk segera menetapkan P.Lakor sebagai distributor bawang di MBD. Menanggapi persoalan yang dikemukakan para mahasiswa tersebut, ketua DPRD Kab. MBD Chau Petruzs menjelaskan,selaku pimpinan DPRD, dirinya sangat mengapresiasi kehadiran para mahasiswa dengan sejumlah input terkait persoalan sosial di MBD.
Terkait persoalan pendidikan di MBD kalau mau dihitung, rasio guru dan siswa sangat berbeda dengan daerah lain. Sebab ada desa yang jumlah siswanya sedikit tapi pemda harus buka sekolah karena soal rentang kendali. Nah kalau buka sekolah banyak berarti konsekwensinya adalah tenaga guru jelasnya. Persoalan ini menurut dia sama dengan sektor kesehatan.
Sementara persoalan perekrutan CPNS baik itu guru maupun medis merupakan kewenangan pusat bukan daerah. Kalaupun ada kuota 500 tenaga guru/medis pasti terbagi kepada semua formasi baik itu medis, guru, teknis dan tenaga administrasi. Jd mau tidak mau daerah harus bijaki dengan tenaga kontrak daerah ungkap Petruzs.
Dirinya menambahkan, Pemerintah daerah saat ini masih konsen dengan persoalan infrastruktur dasar seperti listrik, air, jalan, serta komunikasi. Hal ini kata dia belum terpenuhi sehingga turut berpengaruh kepada pelayanan. Jadi kita lagi menggenjot infrastruktur dasar dulu. Yang pasti, Pemda dan DPRD tidak tidur.
Kedepan ada 300 tenaga guru, 60 tenaga medis dan sejumlah tenaga administrasi yg akan ditempatkan di sejumlah desa yang direkrut dari tes kontrak kemarin. Hal ini pun harus disesuaikan dengan kemampuan fisikal (keuangan) daerah apalagi PAD kita hanya 12 milyar maka praktis kita brgantung pada dana transfer pusat ( DAU/DAK) ini selalu diperjuangkan oleh pemerintah daerah ungkap Petruzs. dirinya menambahkan, Saat penerimaan CPNS, banyak guru dan medis yang tidak terakomodir karena keterbatasan kuota dan telah dibagi habis berdasarkan jurusan dan mata pelajaran belum lagi perilaku guru pribumi yang pulang pergi sesuka hati. Itulah perilaku yang tidak baik yang menimbulkan kekurangan tenaga guru/medis dimana-mana. Disinilah letak persoalannya. Dirinya mengapresiasi kehaditan para guru yang dikontrakan dari kementrian yang setia dalam menjalankan tugas mereka di daerah terpencil.
Sementara di MBD Ada guru yang punya kedekatan dengan pejabat atau orang BKD lalu minta nota dinas sambil bawa kambing kepada pejabat yang bersangkutan kemudian besoknya nota dinas keluar sudah pindah tempat tugas, ini realita kata politisi PDIP ini. Menurutnya masih ada banyak daerah lain yang lebih parah dari Lakor.
Olehnya itu dengan segala kekurangan kabupaten baru dan serba terbatas, maka hasil audiens ini akan ditindaklanjuti kepada komisi2 teknis untuk dibahas bersama mitra di SKPD. Soal bawang kendalanya ada pada peningkatan hasil produksi. Sebab sebuah daerah mau dijadikan sebagai daerah sentra produksi maka tingkat produktifitasnya sudah harus menjawab seluruh kebutuhan masyarakat MBD. Bawang di Tiakur mahal karena produksinya rendah.
Olehnya itu untuk kebutuhan sehari-hari masih di impor dari daerah lain Dan kita tidak bisa membayasi karena akan timbul para mafia di daerah ini tukasnya. Sementara terkait asrama mahasiswa yang hingga saat ini belum juga ditempati, ketua DPRD jelaskan, asrama itu dibangun oleh MTB sebelum MBD ada. Pemda MTB saat itu membangun dua asrama yakni di kupang, dan manado.
Pekerjaan sempat terbengkalai dan penyerahan aset baru diserahkan tahun 2014. Sampai saat ini pemda belum punya kebijakan soal pemanfaatan asrama. Mudah-mudahan dengan adanya masukan ini akan disampaikan kepada pemda untuk melakukan kajian tentang layak tidaknya bangunan tersebut dihuni. Soal pengelolaannya ada pada pemda. Nanti dibicarakan lanjut dengan pemda itu soal anggaran dan pemanfaatan aset dan itu masuk aset daerah sehingga pengelolaannya ada pada pemda jelas Petrus.(WM-05J)
