Ambon,wartamaluku.com – Guna memastikan kapan dimulainya perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Maluku dihitung berdasarkan luasan wilayah lautnya, Gubernur Maluku, Said Assagaff mengajak pimpinan DPRD Maluku ke Jakarta, Senin (17/4/2017), untuk bertemu pimpinan DPR RI, Selasa (18/4/2017).
“Gubernur dan pimpinan DPRD Maluku hari ini (Senin, 17/4/2017), ke Jakarta, untuk menagih janji Presiden Joko Widodo, menghitung DAU Maluku berdasarkan luas wilayah laut kita. Besok (Selasa, 18/4/2017), mereka akan mendatangi DPR RI untuk menanyakan kapan kepastian waktu kapan janji tersebut direalisasikan,” ujar Kepala Bagian Humas Pemerintah Provinsi Maluku, Bobby Palapia, di Jakarta, Senin (17/4/2017).
Menurut Bobby, Gubernur sempat meluapkan kekecewaannya, lantaran pernyataan pejabat Kementerian Keuangan dirasakan berbeda dengan janji Presiden Joko Widodo.
“Kekecewaan Gubernur bukan tidak beralasan, sebab saat pertemuan dengan wakil Menteri Keuangan, yang dihadiri Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah, ada pernyataan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi komitmen Presiden Joko Widodo,” terang Palapia.
Konon dalam penjelasannya, Palapia katakan, sang Dirjen menjelaskan kenaikan 50 persen DAU tersebut, telah dilakukan sejak tahun 2008, dan setiap tahun naik 5% sehingga total kenaikan DAU untuk Maluku sudah 45%, hanya tersisa 5% lagi.
“Hal ini tentu sangat tidak menyenangkan, karena jelas di depan Ketua DPR, Presiden telah menegaskan DAU Maluku tahun depan dihitung dari laut, dan mulai dari 50%,” tandas Palapia.
Ketika menerima kunjungan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Sri Adiningsih, Selasa (11/4/2017) lalu, Palapia katakan, Gubernur juga meminta bantuan dan dikungannya.
“Saat itu, Ketua Wantimpres berjanji kepada Pak Gub, akan menyampaikan keluhan dan kekecewaan Gubernur tersebut,” ujarnya.
Kali ini, untuk menunjukkan keseriusan Pemerintah dan rakyat Maluku terkait penbahan DAU Maluku dari laut itu, Palapia katakan, Gubernur mengajak Pimpinan DPRD Maluku bertemu pimpinan DPR RI. Terutama untuk mendapatkan dukungan politik.
“Sudah dipastikan, Selasa (18/4/2017) ini, Gubernur dan pimpinan DPRD Maluku bertemu pimpinan DPR RI untuk memastikan realisasi 50% tersebut benar-benar dihitung dari nol (0), dan memastikan waktu mulai dihitungnya kapan,” pungkas Palapia.(WM-UVQ)
