Ambon, Wartamaluku.com – Surat Tugas dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kepada pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno dan Habiba Pellu masihbdi perpanjang hingga saat ini.
Meskipun sudah dua kali melakukan perpanjangan terhadap surat tugas yang dikeluarkan oleh DPP dan ditandangani oleh Daniel Johan kepada pasangan Barnabas Orno – Habiba Pelu untuk kepentingan Pilkada Maluku tahun 2018 mendatang.
Namun, posisi pasangan tersebut nampaknya masih kurang aman, karena masih menanti partai tambahan guna mencukupi 9 kursi di DPRD Maluku. Dua partai tersebut yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan selaku pemilik 7 kursi dan Partai Demokrat 6 kursi. Ketua Desk Pilkada DPW PKB Maluku, Malaka Yaluhun mengatakan, sampai saat ini DPP PKB masih memperpanjang surat tugas yang dikeluarkan dan diberikan kepada Barnabas Orno.
“Sampai saat ini DPP lewat Desk Pilkada secara lisan masih memberikan waktu kepada Pak Orno. Artinya surat tugas itu diperpanjang,” kata Malaka kepada media ini via ponsel, Selasa (7/11) Ia menjelaskan, PKB memperpanjang surat tugas tersebut hingga pasangan Orno- Pelu mendapatkan mitra koalisi, sebab sampai saat ini ada dua partai yang belum mengeluarkan rekomendasinya yaitu PDIP dan Demokrat.
“Yang surat tugas itu diperpanjang sehingga kita menunggu sampai mendapatkan mitra koalisi. Apakah itu PDIP atau Demokrat, karena PDIP kan belum memutuskan kepada siapa rekomendasi diberikan begitu pula demokrat,” jelasnya.
Dilain sisi, Orno merupakan kader PDIP sehingga PKB pada prinsipnya masih memberikan kesempatan kepada bupati MBD dua periode itu berupaya untuk mendapatkan rekomendasi dari PDIP ataupun Demokrat.
“Pak Orno kan kader PDIP dan Ibu Biba kader PKB sehingga kita menunggu saja. Tetapi DPW PKB juga turut bersama dengan kandidat untuk melakukan lobi-lobi politik,” jelasnya.
Namun demikian, jika sampai pada waktunya pasangan tersebut belum mendapat kepastian dari partai baik itu PDIP maupun Demokrat, maka PKB akan mengambil langkah yakni memutuskan rekomendasi kepada kandidat lain.
Soal kepada siapa rekomendasi itu, Malaka menegaskan keputusan ada ditangan DPP. “Kalau misalkan dalam beberapa hari kedepan belum ada kepastian, maka PKB akan mengambil langkah strategis lain yaitu memutuskan kepada siapa PKB akan rekomendasi. Tetapi memang sampai saat ini surat tugas masih berlaku,” pungkasnya. (WM)
