Soal Kabinet MI-BO Pasti Ada Keterwakilan 11 Kabupaten/Kota

Ambon, Wartamaluku.com – Banyak harapan masyarakat Maluku yang terdiri dari 11 kabupaten/kota telah diletakan di pundak Gubernur dan wakil Gubernur terpilih Murad Ismail dan Barnabas Orno.

Menurut Wakil Gubernur terpilih Barnabas Orno kepada media ini kamis, 09/08/2018 mengatakan terpilihnya pasangan dengan jargon Baileo ini merupakan kemenangan masyarakat Maluku, namun pasangan ini berpikir kemenangan tersebut juga adalah sebuah tantangan.

Oleh sebab itu, selain mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Maluku, Orno juga minta dukungan dari seluruh masyarakat Maluku agar sama- sama, bahu membahu dalam membangun daerah ini lebih baik. Ungkap Orno.

“Saya dan pa Murad mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Maluku karena atas izin Tuhan, saya dan pak murad terpilih, kita memang sangat senang tapi kita berpikir justru kemenangan ini adalah sebuah tantangan, oleh sebab itu kita minta dukungan dari masyarakat Maluku, agar janji – janji kami itu bisa terealisasi.”

Namun, sebenarnya kalau dibilang janji, sebelum pasangan ini maju ternyata melihat Maluku tertinggal bukan karena potensi tetapi kearifan Maluku kaya dengan potensi darat, laut dan udara, tetapi dikatakan Maluku miskin karena soal akses.

Lanjutnya, terkait dengan susunan Kabinet, kata Orno, kami punya jargon adalah Baileo, Maluku adalah negeri adat yang nantinya akan terwakili di 11 kabupaten/kota untuk bersama – sama di rumah besar Maluku bukan sekedar pilih suka atau tidak suka, tetapi akan diseleksi.

Sehingga diharapakan ada representasi putra-putri Maluku yang akan duduk pada kabinet tersebut.

Wagub terpilih juga memberikan contoh di kabupaten Maluku Barat Daya yang terdiri dari 17 kecamatan, dan setiap kecamatan ada keterwakilan menjadi kepala SKPD, semua akan terakomodir tidak akan ada yang dilupakan. Tutur Bupati MBD ini.

“Kalau pangkat yang cukup pendidikan yang memenuhi syarat harus mengikuti seleksi gugur yang profesional, bukan sekedar kedekatan dengan pimpinan lalu kita berikan jabatan tersebut. Sebab, kami mengangkat seorang pemimpinan OPD ada mekanismenya, ketika dilakukan seleksi ada keterwakilan tahapan, kalau mereka lolos mari kita lihat konfigurasi. Sebab, birokrasi itu jabatan struktural tetapi kadang dipolitisasi.” Ucapnya.

Tambahnya, MBD kalau tidak jadi kabupaten semata-mata menikmati anugerah Tuhan, bukan karena tidak memiliki SDA. (WM)

Pos terkait