Ambon, Wartamaluku.com – Untuk meningkatkan kualitas program pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku menggelar Rapat Kerja (Forum) SKPD tahun 2019 yang berlangsung di Cristiani Center, Ambon, 26/2/2019.
Rapat Kerja Forum SKPD dinas PUPR Provinsi Maluku dengan Tema “Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kepulauan Berbasis Gugus Pulau dan Peningkatan SDM dalam rangka penurunan angka Kemiskinan”.
Dalam laporan ketua panitia M. Saptho
mengungkapkan Forum SKPD ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi program tahun anggaran 2019 serta menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah 2020 ke PU an yang merupakan bahan usulan konsultasi regional Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI dan dokumen perencanaan tahunan pada forum Musrembang Provinsi Maluku 2019.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Ismail Usemahu menjelaskan, Rakor ini penting digelar agar program pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku yang berbasis Gugus Pulau bisa berkonektitas dan kemantapan.
“Pembangunan infrastruktur di Maluku masih rendah, sehingga kita perlu menyamakan dan memantapkan infrastruktur khususnya jalan nasional, jalan provinsi dan kabupaten/kota. Jadi dengan forum ini kita akan sinergi program dari kabupaten, Provinsi dan Kementrian dalam hal ini BPJN, Balai Sungai dan Balai Prasarana dan Pemukiman di Provinsi Maluku” tutur Usemahu.
Disamping itu, juga forum SKPD ini kita akan outputnya itu rencana kerja atau program 2020 dengan melihat dari visi dan misi Gubernur terpilih 2019 – 2024.
Sementara menurut Gubernur Maluku dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Keuangan Daerah Lutfi Rumbia mengatakan Provinsi Maluku sebagai daerah yang sedang beranjak maju dan berkembang, menghadapi tantangan yaitu kemiskinan.
“Tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku memiliki trend menurun pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin 327 ribu orang dengan presentase sebesar 19, 36 persen. Data BPS 2017 mencatat tingkat kemiskinan Maluku turun menjadi 18,29 persen dan kita harapkan kedepan akan semakin turun, sehingga nantinya istilah miskin atau kemiskinan tidak akan lagi terdengar dan terlihat di Provinsi Maluku,” ungkapnya.
Oleh karena itu, perlu ada pendekatan konsep pembangunan yang sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh daerah kepulauan. Konsep gugus pulau merupakan pendekatan terhadap kondisi empiris Maluku.
Disamping itu, kata Gubernur masalah lain yang masih menghantui yakni kuantitas dan kualitas SDM yang masih rendah ikut berpengaruh dan saling berkaitan terhadap upaya penurunan angka kemiskinan dan penyediaan infrastruktur di Provinsi Maluku.
“Dengan melihat hal tersebut, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Provinsi Maluku dalam mendukung proses pembangunan perlu mengelaborasikan spirte pembangunan daerah yakni dengan lebih mengoptimalkan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM jasa Konstruksi khususnya tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang PUPR.” Tuturnya. (WM)
