Ambon, Wartamaluku.com – Salah satu kader partai Golkar Provinsi Maluku Ronny Sianressy meminta kepada DPP maupun DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Pasalnya, kekuatan partai Golkar Provinsi Maluku ada di Kabupaten Buru, Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Timur.
Menurutnya, dinamika politik di Indonesia termasuk Maluku ini sudah berubah, dulu partai membesarkan orang tetapi sekarang orang membesarkan partai. Ungkap Sianressy kepada media ini di Ambon, kamis, 11/7/2019.
Sianressy juga menilai alasan dinonaktifkannya 10 Ketua DPD II Partai Golkar Provinsi Maluku adalah sebuah pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Karena sesuai dengan AD/ART yakni ketua dan sekretaris itu diberhentikan apabila mereka melakukan pelanggaran AD/ART partai , kemudian mereka melakukan perbuatan pidana dengan ancaman pidana diatas lima tahun dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Karena itu, menurutnya, 10 DPD II yang dinonaktifkan oleh DPD I Partai Golkar tidak berasalan. Pasalnya, kekalahan partai Golkar pada Pemilukada maupun pilpres dan pileg merupakan kesalahan partai sendiri karena mesin partai tidak jalan dengan baik jadi jangan salahkan orang per orang yakni para ketua DPD II.
“Kekalahan partai Golkar pada pemilukada bahkan hilangnya 1 kursi untuk DPR RI merupakan kesalahan partai bukan kesalahan para ketua DPD II. Jangan membebankan kekalahan ini kepada kepala Daerah asal partai golkar, tetapi ini kesalahan dan kegagalan Kolektifitas baik itu perangkat partai secara berjenjang dan sebenarnya yang harus gentelmen mengakui bahwa ini semua terjadi karena partai (DPD golkar Maluku) dikelola secara tidak benar dan tidak sehat, karena kader yang calon itu dibiarkan bekerja sendiri – sendiri, tidak ada peran kelembagaan partai (mesin partai) digerakan untuk membantu para calon.
Bahkan, pasca kekalahan pemilukada kantor DPD Golkar Maluku bagaikan gedung tua yang tidak berpenghuni sejak itu partai Golkar Maluku mati surih. Bagaimana mau menang pileg kalau ketua DPD saja sudah tidak pernah nongol di kantor”, Tuturnya.
Jadi sebenarnya kata Sianressy, yang harus dilaporkan dan di nonaktifkan itu ketua, sekretaris dan ketua organisasi DPD I bukan sebaliknya para Ketua DPD ll. Ujarnya.
Selain itu, untuk menyelamatkan partai golkar, Sianressy minta agar DPD I bisa melakukan Musyawarah Luar Biasa (Musdalub) untuk memilih ketua dan sekretaris baru.
“Saya minta DPD segera melakukan Musyawarah Luar Biasa partai Golkar Provinsi Maluku, karena DPD I sudah tidak jalan maksimal (mesin partai sudah tidak ada)”. (WM)
