Ambon, Wartamaluku.com – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Maluku menjadi perhatian serius Komisi II DPRD Provinsi Maluku. Hal ini dibuktikan dengan dipanggilnya pihak pertamina guna membahas dan mencari solusi penyebab terjadinya kelangkaan BBM.
Kelangkaan BBM ini diakui Seles Pertamina Cabang Ambon Wira Pratama saat menggelar rapat bersama pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Maluku, jumat, 22/11/2019.
Seles Pertamina cabang Ambon Wira Pratama mengatakan selama ini sering terjadi kelangkaan karena konsumsi BBM melebihi kuota. Kuota BBM kita terbatas.
Dikatakan, selama ini Pertamina dijatahi BBM, 51 ribu lebih kilo liter dari Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Akibatnya, konsumsi BBM biasanya melebihi kuota, sehingga Pertamina sering ditegur BPH Migas.
”Jatah kuota kita 15 ribu kilo liter. Biasanya konsumsi BBM hingga 53 kilo liter. Kita sudah over 2 kilo liter sehingga ditegur,”jelasnya.
Menurutnya, sejumlah Provinsi di Indinesia BBM-nya over kuota, sehingga tidak pernah terjadi kelangkaan BBM.”Saya pernah bertugas di Jawa dan Gorontalo. Disana over kuota. Tidak ada kelangkaan. Khan regulator itu Pempus,”sebutnya.
Untuk mengajukan permintaan penambahan kuota, Wira Pratama berharap, Komisi II DPRD Maluku ikut memperjuangkan penambahan kuota BBM di BPH Migas.”Nah, kalau kuota ditambah tentu tidak lagi terjadi kelangkaan BBM,”harapnya.
Tak hanya itu, dia juga berharap, Pemerintah Kabupaten/Kota menertibkan para pengecer BBM, sehingga tidak lagi terjadi kelangkaan.”Harus diatur. Radius berapa dari SPBU pengecer menjual BBM. Kami minta Pemda menertibkan,”harapnya.
Anggota Komisi II, Azis Hentihu mengatakan, selama ini ada kendala di sejumlah SPBU, melayani konsumen.”Ada SPBU yang sering tutup. Saya tidak tahu kendalanya seperti apa sehingga sering tutup. Ini yang harus dijelaskan Pertamina,”tanya dia.
Tak hanya itu, politisi PPP dari Buru dan Bursel, mengaku, salah satu SPBU di Kota Namlea, Kabupaten Buru, main dengan perusahaan penambang suplai BBM di lokasi pertambangan.”Informasinya BBM itu tidak dijual ke masyarakat, tapi dibawah ke lokasi penambangan. Nah, Pertmaina harus menertibkan persoalan ini. Jangan sampai BBM langka karena penyalurannya tidak betul,”bebernya,
Dia juga mengaku, para nelayan disejumlah wilayah di Buru, selama ini kesulitan mendapat BBM untuk melaut.”Ini mesti menjadi perhatian Pertmaina dan instansi terkait. Kasihan para nelayan tidak melaut menangkap karena BBM terbatas. Padahal potensi perikanan disana sangat potensial,”terangnya. (*)
