TIAKUR, wartamaluku.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, Yoseph Domlay mengakui, saat ini ketika pemerintah pusat mulai memfokuskan anggaran ke desa, namun masalah yang muncul setelah itu misalkan perangkat desa belum seutuhnya mampu mengelolah bantuan yang diberikan akibat kekurangan sumber daya manusia.
“Kami di Kabupaten Maluku Barat Daya terdiri dari 117 desa, dimana semuanya sudah menerima dana sesuai undang undang yang berlaku, namum, masalah mendasar yang di hadapi desa adalah relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia termasuk aparatur desa yang memegang kekuasaan administrasi pemerintahan”, kata Sekda di Ambon belum lama ini.
Lebih lanjut dijelaskan, dengan adanya bantuan pemerintah pusat untuk semua desa di Indonesia termasuk Kabupaten MBD, pihak pemerintah daerah tetap melakukan monitoring dan pendampingan di tiap desa. Selain pemda ada juga pendampingan dari PNPM dan BPN.
“Ini di lakukan sehingga kami yakin dana yang diterima masing masing desa akan dikelola secara baik demi kemakmuran dan kesejatraan desa tersebut. Kami juga akan evaluasi desa yang terbaik dalam hal ini” (wm/tim)
