Ambon, Wartamaluku.com – Jika Pemerintah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Ambon, maka perlu kajian yang mendalam dan harus benar – benar siap. Mengingat Kota Ambon merupakan pintu masuk bagi kabupaten/kota yang lain di Maluku. Demikian dikatakan
Wakil Ketua DPRD Maluku, Asis Sangkala kepada wartawan di Ambon, Senin, 11/5/2020.
Menurutnya, perlu kajian yang mendalam jika pemberlakukan PSBB dilakukan, termasuk dampak ekonomi maupun dampak sosial bagi masyarakat di Kota Ambon.
Disebutkan, dirinya optimis tidak ada masalah terkait anggaran sebab sudah tersedia. Namun yang perlu dilakukan adalah tanggapnya pemerintah dalam melaksanakan program demi pemutusan penyebaran virus covid-19.
“Kalau anggaran tidak ada masalah sebab sudah tersedia. Hanya tinggal bagaimana pemerintah mesti meningkatkan koordinasi sehingga semua program bisa terlaksana tanpa hambatan“ ujar Sangkala.
Dikatakan, dalam pelaksanaan seluruh program di saat pandemi maka diharapkan tidak ada birokrasi yang berbelit sehingga menghambat banyak hal. Politisi Partai keadilan Sejahtera (PKS) itu berpendapat, masih lemahnya tingkat koordinasi ditingkat birokrasi sehingga menimbulkan lambannya penanganan program yang semestinya harus dilakukan sesegera mungkin sebagai upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus covid-19.
“Mestinya tidak ada birokrasi yang berbelit saat pandemi sehingga diharapkan upaya pemutusan mata rantai penyebaran covid-19 bisa dilaksanakan dengan tepat” ujar Sangkala. (**).
