Ambon,Wartamaluku.com – DPRD Provinsi Maluku bersikap tegas menghadapi Pemilu 2019 yang tinggal beberapa bulan ini. Pasalnya DPRD menerima laporan dari Bawaslu yang menyebutkan adanya ketidaknetralan oknum guru saat masa kampanye di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.
Karena itu, DPRD Maluku mengundang Dinas Dikbud provinsi untuk mendiskusikan persoalan ini dalam rapat bersama pimpinan dewan, pimpinan fraksi, serta komisi guna mendapatkan solusi. Demikian dikatakan Syaid Mudzakir Assagaf kepada sejumlah media di Gedung DPRD Maluku, Selasa (26/2/2019).
“Netral atau tidak seorang ASN memang sulit kita ukur namun ada yang diintimidasi atau diancam bahkan, sehingga ada kepsek yang memasang baliho sebagai bukti dia membela atau mendukung pasangan tertentu,” ucapnya.
Menurutnya, DPRD mengundang dinas Pendidikan untuk membicarakan dan mencari solusi atas laporan yang diterima. Karena, dinas pendidikan memiliki sebaran PNS yang paling besar di wilayah kabupaten dan kota.
DPRD tidak ingin memperdalam kasus ini secara sendiri karena ada lembaga Bawaslu. Namun yang perlu adalah adanya kenyamanan dari unsur penyelenggara pemerintah kepada seluruh ASN terutama para guru agar mereka bisa menjalankan fungsinya secara baik dan bebas.
“Kalau mereka mendidik anak-anak dibawah ancaman dengan berbagai beban pikiran maka lama-kelamaan anak-anak dididik dengan cara yang tidak maksimal,” katanya.
