Ambon, Wartamaluku.com – Dana pinjaman Rp 700 miliar yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Maluku dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) harus jelas peruntukan dan adil dibuat program secara merata ke semua Kabupaten/Kota.
“Dalam rapat, saya dan sebagian anggota Banggar berharap agar keadilan distributif dari 700 miliar bagi 11 Kabupaten/Kota penting, tak terkecuali,” Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Maluku Melkianus Sairdekut kepada wartawan di Ambon, Senin (30/11).
Karena menurut Sairdekut, dengan uang pinjaman 700 miliar, paling tidak dapat menyelesaikan sebagian pembangunan infrastruktur di 11 Kabupaten/Kota, tak saja disatu atau dua daerah. Hal ini harus dibuka jelas oleh Pemda.
“Kalau dibuat simulasi, saat uang 700 miliar dalam bentuk program sampai didaerah maka masyarakat di MBD, KKT juga merasakan sama adilnya dengan orang di kota Ambon. Sebab pinjaman atas nama pemerintah, dan rakyat Maluku,” tegasnya.
Disinggung soal urgen tidaknya pinjaman 700 miliar dalam pandangan DPRD, menurut Eky, nilai pinjaman dan urgen tidak menjadi soal.
Namun masalahnya apakah 700 miliar ini bisa mengakomodasi semua kepentingan daerah di 11 Kabupaten/Kota atau tidak. Sebab dari sisi kebutuhan banyak daerah juga meminjam uang bahkan diatas triliun.
“Bukan soal urgen dan nilai tapi yang penting pastikan uang itu tepat sasaran, tiap daerah dapat sama adilnya. Adil bukan berati sama, tapi proporsional penting. Karena uang ini dipinjam atas nama rakyat Maluku,” ingatnya.
Disinggung soal wacana Golkar akan ajukan hak interpelasi terhadap hal ini dan telah ada komunikasi dengan fraksi Gerindra dan fraksi lainnya kata dia, itu soal Golkar dan Gerindra tidak ada urusan.
“Soal komunikasi dengan Gerindra tidak ada, Fraksi Gerindra mendukung sepenuhnya upaya peminjaman uang sebab dijamin regulasi. Masalah utamanya harus segera didiskusikan agar uang ini diatur baik-baik untuk dibagi ke seluruh kabupaten kota,” kuncinya. (**)
