Ambon, Wartamaluku.com – BPBD, Dinas PRKP dan BNPB telah menyepakati pola penanganan dan jenis rumah tahan gempa yang akan dibangun. Pola penanganan yang digunakan adalah swadaya didampingi fasilitator untuk membangun RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) bagi warga rumah rusak berat di tiga kabupaten/kota di Maluku yang terdampak langsung gempa.
Total 2.712 rumah kategori rusak berat milik warga terdampak yang bakalan jadi RISHA. Dimana kota Ambon ada 306 unit, kabupaten Maluku Tengah 2106 dan kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) 300 unit. Pemerintah daerah (Pemda) baik provinsi maupun kabupaten/kota juga telah menyusun rencana aksi perbaikan rumah, fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang keseluruhannya ada 519 unit.
“Targetnya pada bulan Februari seluruh proses perbaikan telah selesai. Saat ini, status penanganan bencana gempa Maluku sudah memasuki masa transisi menuju ke pemulihan,” tandas Kepala BNPB RI Letjen TNI Doni Monardo kepada awak media di Ambon, Minggu (27/10/19).
Pemda Kabupaten/Kota terdampak sebut Doni, sudah membuat surat keputusan jumlah kerusakan rumah berdasarkan kategori rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Dan telah dilakukan penyesuaian antara data BPBD dan dinas terkait sama berdasarkan by name by address dari kerusakan rumah. Sehingga nantinya pemerintah akan menyampaikan bantuan stimulan Rp 50 juta untuk rusak berat, Rp 25 juta rusak sedang, dan Rp 10 juta rusak ringan. Total Rp 290,774 miliar akan disalurkan BNPB untuk rehabilitasi gempa.
Anggaran tersebut diakuinya, berupa dana tunggu hunian sebesar 918 juta untuk kota Ambon, 6,318 miliar untuk kabupaten Malteng dan 900 juta bagi kabupaten SBB. Cash of Work 407 juta kota Ambon, 2,251 miliar di Malteng dan 375 juta untuk SBB, serta bantuan stimulan sebesar 34,46 miliar, Malteng 211,11 miliar dan 34,035 miliar untuk SBB.
“Dari dana itu, Malteng akan mendapatkan dana lebih besar karena kerusakan lebih banyak yakni 219,679 miliar, kemudian kota Ambon 35,785 miliar dan SBB 35,31 miliar. Sedangkan dana siap pakai (DSP) tahap 1-3 telah diterima baik Pemprov maupun Pemda tiga kabupaten/kota serta TNI/Polri yang keseluruhannya berjumlah 6,5 miliar,” pungkasnya. (**)
