Ambon, Wartamaluku.com – Anggota Komisi IV DPRD Maluku Yan Zamora Noach menemukan sejumlah persoalan ketika menggelar penelitian di beberapa kecamatan, Kabupaten MBD pada Desember 2024.
“Saat saya ke Kabupaten MBD bertemu dengan sejumlah pihak dan melihat langsung di lapangan ternyata banyak persoalan yang saya temui,” Ujar Yan Zamora Noach kepada wartawan diruang kerjanya, Selasa (7/1/2025)
Seiring berjalannya waktu, kondisi pendidikan tidak bertambah maju, melainkan memburuk. Hal ini diperparah akibat tidak adanya perhatian dari Pemerintah Provinsi Maluku, terutama dalam menunjang sarana prasarana pendidikan SMA/SMK-sederajat. Seperti yang terjadi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), salah satunya di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Tak hanya itu dari hasil reses yang dikenal dengan semboyan “Kalwedo”, ditemukan masih ada sekolah yang belum menarik perhatian ukuran bantuan dari pemerintah provinsi, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, seperti di Kecamatan Babar Timur, Babar Barat, bahkan di pusat ibukota Kabupaten, Moa tepatnya di SMA 9, yang mengalami kerusakan akibat badai tropis sejak tahun 2019.
Parahnya lagi, SMK yang menjadi ujung tombak dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan dunia kerja modern, serta bersaing dan berkontribusi dalam masyarakat juga tidak diperhatikan dengan baik.
Masih banyak SMK yang belum dilengkapi dengan fasilitas praktik yang memadai. Sehingga pengeluaran lulusan SMK dari MBD tidak bisa terdorong untuk berkompetisi di dunia industri, termasuk menciptakan tenaga terampil dalam menekan angka kemiskinan terbuka di Maluku yang sudah semakin tinggi.
“Dalam rapat komisi pada akhir tahun kemarin, beta (saya) sudah sampaikan untuk perlu mendapat perhatian serius terkait infrastruktur maupun semua fasilitas yang dibutuhkan semua sekolah. Hal ini kiranya mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan, karena jika tidak diperhatikan maka generasi kita tidak akan bisa bersaing dengan generasi di provinsi lainnya,”tandas Noach kepada wartawan diruang kerjanya, Selasa (07/01/2025).
Tak hanya pendidikan, lanjutnya permasalahan yang sama juga terjadi di beberapa bidang, seperti kesehatan masih jauh dari apa yang diharapkan.
Ia mengaku dengan APBD yang kecil, Pemerintah Kabupaten MBD tidak bisa menyelesaikan persoalan kesehatan, butuh dukungan pemerintah provinsi. Mulai dari tenaga dokter untuk wilayah terpencil, hingga fasilitas alat kesehatan, termasuk ambulans untuk melayani masyarakat.
Kemudian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dengan merangkul generasi muda untuk berwirausaha. Apalagi dengan pemadaman tenaga honorer dialihkan ke PPPK, artinya lulusan baru tidak ada lagi yang berpeluang untuk bekerja di instansi pemerintah tanpa melalui proses tes. Maka salah satunya solusinya, adanya bantuan wirausaha kepada generasi muda.
“Jadi selain bantuan melalui BUMDES, harus ada pemerintah termasuk dari provinsi, sehingga bisa membantu menaikan perekonomian rakyat,”ucapnya.
Begitu juga di sektor pariwisata, perlu adanya sentuhan pemerintah dalam penyediaan fasilitas destinasi wisata. Apalagi pariwisata merupakan faktor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Yang perlu mendapat perhatian, karena sektor parwisata mendorong berbagai sektor. Dimana sektor ekonomi akan tumbuh. Bagaimana kami menyediakan fasilitas yang dibutuhkan dalam menunjang perekonomian masyarakat disana. Hal ini kiranya menjadi perhatian pemerintah provinsi,”pintanya.(**)
