Ambon, Wartamaluku.com – Lima isu strategis yang menjadi arahan Presiden Jokowi kembali diingatkan oleh Gubernur Maluku Drs. Murad Ismail dalam Rapat Gabungan Forum Pimpinan Daerah (Forkopmda) Provinsi Maluku bersama kabupaten/kota yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (3/12/2019).
Kelima isu strategi itu meliputi, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi dan trasformasi ekonomi.
Presiden Jokowi sebelumnya juga telah menyampaikan kelima isu ini dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda Provinsi serta Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, pada 13 November 2019 lalu,
“Penting untuk saya tegaskan bahwa, kelima isu strategis sesungguhnya sangat sejalan, dan selaras dengan apa yang tertuang dalam visi dan misi kami selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku,” kata Gubernur Maluku pada kesempatan itu.
Menurutnya, kelima isu ini sangat relevan dengan tugas-tugas seorang kepala daerah dan akan mampu menurunkan angka kemiskinan, mensejahterakan masyarakat dan menjaga kelestarian alam.
Gubernur menjelaskan, lebih terinci kelima isu strategis ini meliputi bidang pendidikan dan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan konsentrasi utama dalam implementasi visi -misi pemerintah provinsi.
Ia mencontohkan, terkait pembiayaan kesehatan melalui BPJS. Kata gubernur seluruh masyarakat Maluku harus dilayani oleh rumah sakit, baik yang sudah memiliki kartu BPJS atau yang belum memiliki kartu BPJS.
“Apapun masalah administrasi dapat diurus kemudian, tetapi tindakan pertolongan kesehatan kepada pasien, harus diutamakan. Saya berharap seluruh bupati/walikota juga memperhatikan hal ini,” tegasnya.
Gubernur juga berharap, dengan beroperasinya Rumah Sakit Pusat DR. Leimena sebagai rumah sakit rujukan Kawasan Timur Indonesia, makin mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
“Aset yang berharga ini, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah kabupaten/kota, sehingga masyarakat kita tidak perlu berobat jauh-jauh ke luar daerah,” papar gubernur.
Ia juga mengatakan, di bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Maluku juga akan mendorong anak-anak daerah untuk menekuni jalur pendidikan yang terhubung dengan pengembangan proyek Blok Masela beserta industri turunannya.
“Kita harus menjadi tuan rumah di rumah sendiri,” kata gubernur.
Terkait pembangunan infrastruktur, dirinya menegaskan kepada seluruh bupati/walikota untuk bersama-sama mengawal hasil pertemuan dengan Menteri Perhubungan beberapa waktu lalu sampai dengan proses realisasinya.
Sedangkan terkait masalah penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi, kewenangan penuh, berada pada pihak pemerintah pusat.
“Bagi kita di daerah, pada prinsipnya wajib mendukung dan melaksanakannya secara tepat, sesuai dengan situasi dan kondisi daerah,” jelas gubernur.
Tak hanya itu, gubernur juga menyentil tentang pengelolaan Dana Desa. Sebagai bahan evaluasi, dirnya menguraikan, jumlah Dana Desa bagi Provinsi Maluku dari periode tahun 2015 sampai dengan 2019, kurang kebih sebanyak 4,1 triliun.
Adapun beberapa hasil pembangunannya antara lain, pembangunan jalan, jembatan, air bersih, MCK, sumur, irigasi, poliklinik desa, dan posyandu telah banyak membantu masyarakat di desa. Namun, dampak negatifnya cukup banyak. Ada kepala desa dan perangkat desa yang bermasalah dengan hukum terkait pengelolaan keuangan DD.
“Saya berharap para bupati/walikota bersama Kajari dan Kapolres agar memperhatikan sungguh-sungguh persoalan ini,” tegas gubernur.
Di lain sisi, gubernur juga menyampaikan ada 2 isu strategis menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Ia mengajak agar masyarakat mendukung tugas-tugas Polri dalam menjaga stabilitas Kamtibmas.
“Masing-masing pemangku kepentingan menjalankan peran strategisnya secara tepat. Para bupati/walikota memimpin korodinasi, Polda/Polres lakukan Gelar Operasi Keamana, TNI membackup tugas-tugas kepolisian. Kejaksaan menegakan hukum dengan tegas. Sedangka para Tokoh Agama diharapkan memainkan peran, untuk terus menjaga toleranasi dan saling menghargai antar umat beragama,” imbau gubernur.
Dikatakan, jalinan toleransi antar kelompok masyarakat dan umat beragama harus terus dibangun dalam warisan adat budaya. Tak hanya itu, Bulog maupun Dinas Perindag Provinsi dan kabupaten/kota juga harus mengawasi ketersediaan stok Sembako dan bahan pangan jelang Natal dan Tahun Baru. Termasuk ketersediaan BBM yang menjadi kewenangan Pertamina maupun jaminan pasokan listrik oleh PT PLN.
“Ini masalah-masalah kebutuhan riil masyarakat yang harus dijamin ketersediaannya sehingga tidak menimbulkan keresahan bahkan kepanikan. Saya tidak ingin timbul isu-isu provokatif yang meresahkan masyarakat, hanya karena aparat yang berwenang tidak bekerja dengan benar,” tegas gubernur (**)
