Ambon, Wartamaluku.com – Masyarakat Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) selama ini tertinggal bukan karena kekurangan potensi Sumber Daya Alam (SDA) namun, tertinggal karena tidak ada akses. ungkap Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bursel dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Bursel yang ke-11 Tahun 2019 di Gedung DPRD Bursel, Sabtu (20/7/2019).
Keterbatasan akses ke suatu wilayah akan sangat memberi dampak terhadap percepatan pembangunan di suatu daerah. Keterbatasan akses berupa infrastruktur jalan, komunikasi dan lain sebagainya dapat menyebabkan suatu wilayah dan masyarakatnya menjadi terisolasi dan tertinggal. Hal ini yang terjadi di Kabupaten Buru Selatan (Bursel) maupun di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) sebelum dimekarkan.
Dikatakan, sebelum dimekarkan Kabupaten Bursel hanya memiliki akses jalan 11 kilometer. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten MBD, dimana dengan jumlah pulau sebanyak 46 pulau, yang terdiri dari 8 kecamatan, MBD hanya memiliki akses jalan 47 kilometer.
Selain akses berupa infrastruktur jalan, keterbatasan akses komunikasi saat itu juga semakin mempersulit untuk mengeluarkan masyarakat dari ketertinggalan.
“Waktu itu komunikasi yang ada hanya telegram melalui Radio Telekomunikasi Daerah (Ratelda). Andaikan Bursel dan MBD tidak dimekarkan, maka sampai saat ini, masyarakat masih tertinggal,” ujar Orno.
Untuk itulah, pemekaran sejumlah wilayah menjadi kabupaten defenitive memberi peluang hadirinya pusat pemerintahan baru dengan merencanakan program bagi pengembangan wilayah.
“Di HUT ke-11 ini, kita bersyukur bahwa di Bursel dan MBD sudah ada 4G. Kita sudah bisa berjumpa di udara dengan keluarga kita yang ada di luar Bursel dan di luar MBD. Bahkan rakyat kita sudah bisa berkomunikasi jika mereka memiliki hasil komuditas, semisal hasil petkebunan coklat yang bagus, mereka bisa menelpon ke Surabaya atau kemana pun untuk mengecek harga-harga jualnya,’’ kata Orno.
Untuk membuka keterisolasian di Kabupaten Bursel, sebut Orno, Pemerintah Provinsi Maluku di tahun 2019 melalui APBD telah menetapkan anggaran sebesar Rp 6 milyar yang diperuntukan untuk jalan Namrole-Leksula.
“Sebelum saya dan pak gubernur dilantik sudah ditetapkan APBD. Dan untuk saat ini ada 6 milyar. Saya akan melaporkan kepada bapak gubernur dan mudah-mudahan atas perkenaan pak gubernur tahun 2020 mendatang, semoga lebih maksimal lagi agar bisa menyelesaikan jalan Namrole-Leksula,” ucapnya.
Berbicara soal realitas pembangunan di kedua kabupaten MBD dan Bursel tentunya belum bisa dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota lainnya di Maluku. Bursel dan MBD merupakan kabupaten termuda di Provinsi Maluku.
“Kita tidak mungkin membandingkan proyeksi atau kondisi realitas pembangunan di Bursel dan pembangunan di MBD sama seperti Kota Ambon yang sudah berumur 400 tahun lebih. Itu tidak mungkin. Begitupula dengan kabupaten/kota lainnya, karena masing-masing kabupaten/kota memiliki kondisi realitas yang berbeda-beda,’’ terangnya.
Dia lantas mengatakan, siapapun Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan para anggotanya selalu berpikir untuk menorehkan yang terbaik pada wilayahnya.
“Kita selalu punya rencana besar, tapi terkadang anggaran kita yang terbatas,” tandasnya.
