Masohi,Wartamaluku.com- Program pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah terus di kembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri (BPMPN) dengan melibatkan semua stake holder di jajaran Pemda Malteng.
Upaya peningkatan pemberdayaan ini bukan semata-mata sebagai ajang untuk melakukan program yang telah di susun oleh BPNPM, namun hakekatnya akan terus di gulirkan guna memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.
Berkaitan dengan itu maka BPMPN kabupaten Maluku Tengah melaksanakan rapat teknis Pemberdayaan Masyarakat yang bertempat di aula Hotel One May dengan melibatkan semua pimpinan SKPD, para camat, kasi Ekbng maupun kasi Pemerintahan di jajaran kecamatan yang di buka secara langsung oleh Plt Bupati Malteng Drs. M. Saleh Tjio, M.Si yang di wakili oleh sekda malteng Ir. Umarella Ibrahim.
Plt Bupati dalam sambutannya pada acara tersebut mengatakan kalau rapat teknis pemberdayaan masyarakat yang di selenggarakan oleh BPMPN ini sangat penting dan di perlukan oleh seluruh pihak terkait sebagai upaya konsolidasi pada level kelembagaan di lingkup pemda malteng.
Rapat teknis ini juga sebagai langka pengoptimalisasian peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui perumusan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat di bumi pamahanunusa, ucap Thio.
Thio meminta agar para peserta rapat agar bisa memahami dan terjemahkan secara serius apa yang menjadi implementasi perumusan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama para camat maupun semua pimpinan SKPD tentang pemberdayaan masyarakat yang semestinya di rasakan oleh masyarakat, pintanya.
Pemberdayaan masyarakat saat ini merupakan isu penting dan strategis dalam tata kelola pemerintahan di kabupaten Maluku Tengah pada masa kini maupun masa yang akan dating.
Olehnya itu dalam mengoptimalkannya program-program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat maka semua perangkat daerah maupun stakeholder yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat harus berdiskusi dan membangun komitmen secara tegas, terencana dan terukur bahkan bersama menciptakan kesamaan persepsi tentang kelembagaan institusi, program dan kebijakan pemberdayaan masyarakat.
Thio mengharapkan agar para peserta rapat harus serius dan disiplin dalam berbagai kegiatan pemberdayaan dengan tetap mengutamakan kwalitas, kwantitas dan cakupan target maupun sasaran pemberdayaan masyarakat sesuai potensi, kondisi dan karakteristik yang di hadapi oleh masyarakat maupun pemerintah daerah di bumi pamahanunusa ini, pinta Plt Bupati. (WM-P 08)
