Jakarta, Wartamaluku.com – Gubernur Maluku, Murad Ismail, untuk kali pertamanya menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dalam jabatannya sebagai gubernur. DIPA dan TKDD tahun 2020 tersebut diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).
“Hari ini, sebagai Gubernur Maluku saya menerima DIPA dan TKDD tahun 2020, yang diserahkan langsung oleh Bapak Presiden. Saya akan pastikan dana transfer ke daerah dan dana desa 2020 akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan pembangunan di Maluku,” kata Murad.
Terkait penyerahan DIPA dan TKDD tahun 2020 itu Presiden Jokowi mengumpulkan seluruh menteri, pejabat lembaga, serta kepala daerah setara gubernur di Istana Negara.
Murad mengatakan, DIPA dan TKDD tahun 2020 yang diterimanya sebagai gubernur merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan pemerintah daerah untuk mewujudkan visi-misi presiden, yaitu Indonesia Maju.
“DIPA merupakan dokumen pemerintah daerah untuk melakukan belanja daerah. Dokumen ini yang akan jadi acuan resmi untuk melakukan pengeluaran belanja daerah” jelasnya.
Setelah menyerahan DIPA 2020, agenda masih dilanjutkan bersama presiden yakni pengarahan kepada seluruh gubernur. Dalam arahan yang tidak lagi dihadiri para menteri dan pimpinan lembaga itu, presiden lagi-lagi mengingatkan perlu adanya sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Murad menambahkan, dalam arahannya presiden juga menitik-beratkan pada lima program prioritas pembangunan nasional yang perlu ditindaklanjuti di daerah.
Lima agenda besar presiden yang menjadi prioritas pembangunan itu, yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.
“Pak presiden minta agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi tim besar, karena itu kita harus bersinergi. Tidak ada lagi kabupaten kota jalan sendiri, provinsi jalan sendiri, begitu pula pemerintah pusat. Program prioritas nasional akan berjalan baik kalau semua menjadi satu tim besar yang saling bersinergi,” ujarnya.
Dalam rangka mendorong investasi dan membuka lapangan pekerjaan, presiden juga berkomitmen untuk melanjutkan infrastruktur terutama membuka akses transportasi dan aksesibilitas.
“Akan dibangun pelabuhan dan bandar udara baru, yang sudah ada perlu dikembangkan lagi. Paling terpenting lagi, regulasi-regulasi yang menghambat akan dihapus,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur Maluku didampingi Staf Khusus Gubernur Bidang Humas M. Azis Tunny dan Kepala Perwakilan Daerah Provinsi Maluku Saiful Patta (**)
